Eddy Soeparno serap masukan akademisi Unair untuk perkuat RUU Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan yang berbasis riset dan keadilan energi.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno melakukan diskusi intensif dengan para dosen dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Kegiatan ini digelar di Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair sebagai bentuk komitmen legislatif untuk menyusun regulasi berbasis riset dan kajian akademik.
“Kami turun langsung mendengarkan masukan dari guru besar dan akademisi di Unair terhadap pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun regulasi terkait lingkungan yang saat ini sedang dibahas pemerintah,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya pendekatan ‘jemput bola’ dalam penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan isu-isu strategis seperti perubahan iklim dan energi terbarukan.
“Kami sengaja jemput bola agar produk hukum yang dihasilkan berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif, dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy mengungkapkan dirinya bersama Fraksi PAN saat ini tengah aktif mengawal dua rancangan undang-undang penting: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).
“RUU PPI merupakan inisiatif dari Fraksi PAN sebagai upaya mencegah dampak krisis iklim yang saat ini berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu, masukan dari Pusat Kajian Hukum Energi Terbarukan Unair ini sangat bermanfaat agar RUU PPI bisa menjadi solusi menghadapi krisis iklim,” jelas Eddy.
Terkait RUU EBET, politisi yang juga doktor Ilmu Politik dari UI ini mencatat sejumlah masukan penting dari para akademisi FH Unair, terutama menyangkut aspek kepastian hukum dan keadilan energi.
“Masukan-masukan di forum ini sangat baik dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Ini modal penting bagi saya untuk membahas RUU ini, dan semoga ada konsensus bersama untuk segera mengesahkan RUU EBET,” tegasnya.
Kepala Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair Indria Wahyuni memberikan apresiasi atas keterlibatan langsung Eddy Soeparno dalam menyerap masukan dari kalangan akademik.
“Kita butuh pemimpin yang mau turun langsung mendengarkan berbagai masukan dari luar pemerintahan, termasuk dari kampus. Bottom-up policy ini penting agar kebijakan pemerintahan tetap tersambung dengan riset dan penelitian yang dilakukan oleh civitas universitas,” ujar Indria.
Melalui forum seperti ini, Eddy Soeparno berharap sinergi antara legislatif dan akademisi dapat terus diperkuat, guna memastikan kebijakan yang lahir dari DPR memiliki pijakan ilmiah, inklusif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
