Eddy Soeparno Sebut Banjir Bali Imbas dari Krisis Sampah

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. (Sumber: MPR)
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. (Sumber: MPR)

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno desak penanganan krisis sampah secara nasional usai banjir Bali tewaskan 17 orang.

Generasi.co, Jakarta – Bencana banjir yang melanda Bali baru-baru ini kembali membuka mata publik tentang krisis sampah yang tak tertangani dengan baik.

Berdasarkan keterangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai menjadi pemicu utama meluapnya air sungai ke permukiman padat penduduk. Akibatnya, sebanyak 17 orang tewas, dan lima lainnya masih dinyatakan hilang.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan Indonesia perlu segera membangun manajemen krisis sampah nasional untuk mencegah bencana serupa terulang di wilayah lain.

“Krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Situasi ini harus direspons cepat agar tidak menelan lebih banyak korban jiwa,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia ini menyampaikan penanganan sampah tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa, melainkan harus dalam skema manajemen darurat yang memprioritaskan keselamatan rakyat.

“Kita tidak boleh membiarkan bencana ekologis terjadi lagi hanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Eddy juga mengungkapkan dirinya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan kepala daerah di berbagai kota seperti Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, hingga Manado untuk menyerap aspirasi dan tantangan di lapangan.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyusun revisi Perpres Pengelolaan Sampah, khususnya terkait teknologi waste to energy,” tambahnya.

Menurut Eddy, semua wali kota yang ia temui menyatakan komitmen penuh untuk menangani krisis sampah di wilayahnya, namun mereka juga mengharapkan adanya dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat, baik secara regulasi maupun pembiayaan.

“Semoga kolaborasi ini membuahkan solusi konkret, agar krisis sampah tidak berkembang menjadi bencana kesehatan dan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat,” tutupnya.

(mpr.go.id)