Generasi.co, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, M Husni, mendorong Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memperluas materi pembekalan bagi calon jemaah haji. Menurutnya, bimbingan tidak cukup berfokus pada tata cara ibadah, tetapi juga harus membekali jemaah dengan keterampilan praktis dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
Pandangan tersebut disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Husni menilai sebagian besar materi bimbingan masih didominasi pembahasan aspek ibadah, sementara banyak jemaah membutuhkan pendampingan dalam hal-hal teknis yang akan dihadapi selama menjalankan ibadah haji.
“Kami melihat hampir rata-rata KBIHU lebih banyak menekankan pada aspek ibadah. Padahal banyak jemaah yang, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja masih ada yang kesulitan memahami,” ujar Husni.
Ia mengusulkan agar materi bimbingan mencakup penggunaan fasilitas penerbangan hingga pemanfaatan aplikasi Nusuk yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, pemahaman terhadap aplikasi tersebut dapat membantu jemaah apabila terpisah dari rombongan.
“Rata-rata jemaah haji yang tersesat atau terpisah dari rombongan, kalau bisa menunjukkan data di aplikasi Nusuk, pasti akan lebih mudah diarahkan kembali ke penginapan atau kelompoknya,” katanya.
Selain itu, Husni menilai koordinasi antara KBIHU dan petugas penyelenggara ibadah haji perlu diperkuat agar pelayanan kepada jemaah berjalan lebih optimal. Ia menyebut sinergi tersebut penting, terutama dalam penanganan jemaah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
“Bagaimana kerja sama KBIHU dengan para petugas haji yang dikelola pemerintah, baik di bidang transportasi, konsumsi, maupun layanan lainnya, perlu diperkuat agar pelayanan kepada jamaah semakin baik,” ungkapnya.
Legislator Gerindra itu juga meminta adanya sinkronisasi mekanisme pelaksanaan badal haji bagi jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi pelaksanaan badal haji lebih dari satu kali terhadap satu jemaah.
“Ke depan harus ada sinkronisasi, sehingga jangan sampai satu jemaah dibadalkan lebih dari satu kali,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Husni mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi mengharapkan adanya pendampingan tenaga kesehatan asal Indonesia di rumah sakit tempat jemaah dirawat. Menurutnya, kehadiran dokter Indonesia akan mempermudah komunikasi sekaligus membantu menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan petugas.
“Kerajaan Arab Saudi meminta adanya pendampingan dokter Indonesia di rumah sakit. Dokter kita tentu lebih memahami karakter pasien Indonesia, baik dari sisi komunikasi, kebiasaan, maupun penanganannya,” pungkas Husni.
