Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemeriksaannya di KPK dijadwalkan ulang setelah HUT PDIP pada 10 Januari 2025.
Generasi.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini soal kasus dugaan perintangan penyidikan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron politikus PDIP, Harun Masiku.
Ketidakhadiran Hasto disebabkan oleh agenda partai yang sudah terjadwal sebelumnya dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP.
“Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT Partai sebelum panggilan diterima,” ujar Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, Senin (6/1/2025).
PDIP Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan
PDIP harap agar KPK dapat menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto setelah peringatan HUT PDIP yang berlangsung pada 10 Januari 2025.
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa Hasto dan PDIP tetap berkomitmen untuk mematuhi proses hukum.
“Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan. Kami taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum,” ujar Ronny.
KPK Tetapkan Hasto Sebagai Tersangka
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan perintangan penyidikan suap PAW yang melibatkan Harun Masiku, buron politikus PDIP.
Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Benar, Saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.
Tessa mengonfirmasi bahwa Hasto dipanggil dengan kapasitasnya sebagai tersangka.
Namun, KPK belum merinci materi pemeriksaan yang akan diajukan kepada Hasto.
Kasus Harun Masiku dan Peran Hasto
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI pada 2020.
Harun Masiku, yang hingga kini masih buron, diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak untuk memuluskan proses PAW.
KPK mencurigai adanya upaya perintangan penyidikan dalam kasus ini, yang melibatkan Hasto Kristiyanto sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab.
Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang telah menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun.
Meskipun demikian, PDIP menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
Reaksi Publik dan Komitmen PDIP
Ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan KPK memicu beragam reaksi dari publik.
Sebagian pihak mengkritik alasan ketidakhadiran tersebut, sementara lainnya memahami bahwa rangkaian HUT PDIP adalah agenda penting bagi partai.
PDIP melalui sejumlah pernyataan resmi menegaskan bahwa partai dan Hasto Kristiyanto berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Kami mendukung penuh KPK dalam menjalankan tugasnya, dan kami percaya hukum akan ditegakkan secara adil,” ujar Guntur Romli.
(BAS/Red)