Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga makin melebar. Eddy Soeparno yakin Presiden Prabowo tegas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah didorong untuk memperbaiki tata kelola BBM agar lebih transparan dan akuntabel.
Generasi.co, Jakarta – Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga terus kian berkembang dengan penetapan tersangka baru oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, meyakini tindakan tegas dan cepat dari Kejagung merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya tidak hanya meyakini, tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (2/4/2025).
Menurut Eddy, keprihatinan Prabowo terhadap kasus hukum, termasuk kasus Timah, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah saat ini tidak main-main dalam menindak kasus korupsi.
“Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi, terutama dalam kasus Pertamina Patra Niaga.”
“Kasus ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat secara umum, terutama jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli BBM oplosan,” tegasnya.
Peringatan Prabowo
Eddy Soeparno menilai peringatan keras Prabowo terhadap para pejabat publik untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukanlah sekadar retorika.
Ia menyebut pesan itu telah disampaikan secara langsung dalam retreat bagi para menteri dan kepala daerah yang berlangsung baru-baru ini.
“Kami telah mendukung Pak Prabowo selama 15 tahun, dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas utama dalam setiap program serta visi-misinya.”
“Dengan perhatian dan pengawasan ketat dari Presiden, kami optimistis bahwa seluruh BUMN dan lembaga negara akan semakin memperkuat sistem pengawasan internal mereka untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang,” jelas Eddy.
Selain mendukung langkah tegas Kejagung, Eddy Soeparno yang juga merupakan Anggota Komisi XII DPR RI mengusulkan agar kasus ini dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola produksi dan distribusi BBM di Indonesia.
Ia menegaskan perbaikan tata kelola energi tidak hanya menyangkut impor BBM, tetapi juga menyangkut mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini masih memiliki banyak celah untuk disalahgunakan.
“Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi serta memperkuat tata kelola produksi, pengolahan, dan distribusi BBM.”
“Ini bukan hanya soal impor, tetapi juga terkait dengan sistem penyaluran BBM bersubsidi dan payung hukum yang mengatur siapa saja yang berhak membeli BBM bersubsidi,” papar Eddy.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sistem pengawasan dalam distribusi energi agar praktik korupsi serupa tidak terjadi di masa depan.
Kronologi dan Perkembangan
Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga pertama kali mencuat setelah Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi penggelembungan harga dalam impor BBM serta dugaan manipulasi dalam distribusi bahan bakar minyak.
Sejauh ini, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka dari jajaran petinggi Pertamina Patra Niaga serta pihak swasta yang terlibat dalam skandal ini.
Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah akibat praktik mark-up harga BBM dan dugaan penyimpangan dalam penyaluran subsidi.
Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, diharapkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan transparan dan tanpa intervensi.
Pemerintah juga diminta untuk memperketat sistem tata kelola energi agar kasus serupa tidak terulang.
Kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga semakin melebar dengan penetapan tersangka baru oleh Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan keyakinannya bahwa langkah tegas Kejagung merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Selain mendukung upaya hukum yang sedang berjalan, Eddy juga mendorong evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola produksi dan distribusi BBM.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran dan tidak menjadi ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dengan adanya pengawasan ketat dari pemerintah, harapannya adalah pengelolaan sektor energi di Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
(BAS/Red)