Melchias Mekeng nilai pidato Prabowo di Sidang MPR 2025 penuh gagasan dan komitmen lawan KKN, dukung program MBG hingga target APBN tanpa defisit.
Generasi.co, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI Melchias Markus Mekeng menilai Sidang Tahunan MPR 2025 sebagai agenda kenegaraan yang berjalan lancar dan bermakna. Ia menyoroti kekuatan substansi pidato masing-masing pimpinan lembaga negara, yang menurutnya menampilkan semangat persatuan serta peran berbeda namun saling melengkapi.
Mekeng secara khusus mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto, yang menurutnya penuh dengan gagasan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Ia optimistis berbagai program prorakyat yang dipaparkan akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
“Pidato Presiden sangat luar biasa. Kinerja beliau sangat baik, dan saya yakin program-programnya yang merakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).
Menurut Mekeng, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen bukan hal mustahil, selama ada komitmen kuat dari pimpinan nasional dan dukungan penuh dari semua pihak.
Mekeng juga menggarisbawahi penekanan Presiden terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan perekonomian nasional harus dikelola atas asas kekeluargaan, keberlanjutan, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia mendukung langkah Prabowo yang tegas menolak praktik-praktik ekonomi eksploitatif.
“Istilah ‘serakanomics’ yang beliau gunakan harus segera dihapuskan. Beliau berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, dan ini adalah gerakan yang dinanti masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan standing ovation dari anggota parlemen saat pidato Presiden menjadi bukti bahwa gagasan tersebut mendapat dukungan luas.
Mekeng juga menyoroti ambisi Presiden untuk menghilangkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2027 atau 2028. Ia memuji tekad Presiden yang ingin menghentikan kebocoran anggaran dan memastikan efisiensi fiskal.
“Pak Prabowo memiliki cita-cita tahun 2028 untuk membuat defisit anggaran menjadi 0 persen dan mengharapkan performance BUMN ditingkatkan agar bisa membantu pemerintah,” tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan ini hanya dapat dicapai melalui efisiensi menyeluruh dan keberanian untuk menindak pemborosan anggaran.
“Defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Mekeng juga menyoroti pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pentingnya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai amanat TAP MPR XI/MPR/1998 dan TAP MPR VIII/MPR/2001.
“Harus ada kemauan politik yang kuat, terutama terkait korupsi. Selama tidak ada efek jera, orang akan terus melakukannya. Harus ada langkah strategis dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menurutnya, efek jera hanya akan tercipta jika seluruh institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan, bergerak secara tegas dan konsisten.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan hukum atau finansial, melainkan pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan dan demokrasi.
“Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri,” ujar Ahmad Muzani dalam pidatonya.
Melchias Mekeng menutup pernyataannya dengan menegaskan kunci keberhasilan reformasi dan kemajuan bangsa terletak pada komitmen pemimpin. Ketegasan dalam penegakan hukum, kata dia, harus berlaku tanpa pandang bulu.
“Kalau pemimpin tegas memberantas korupsi tanpa tebang pilih, itu bisa berhasil. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab, tanpa memandang kelompok atau kedekatan politik,” ucapnya.
Mekeng juga menyuarakan dukungan penuh terhadap program MBG yang menyediakan makan siang untuk anak-anak sekolah, terutama di daerah yang rawan pangan. Menurutnya, negara-negara maju pun menerapkan program serupa, sehingga Indonesia harus konsisten menjalankannya.
“Jangan sampai mereka tidak makan, apalagi di rumah belum tentu ada makanan. Selain itu, Sekolah Rakyat juga harus terus dijalankan,” pungkasnya.
