Sengketa wilayah 4 pulau antara Aceh dan Sumut dibahas di Istana. Presiden Prabowo segera ambil keputusan final.
Generasi.co, Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat menanggapi polemik sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang melibatkan empat pulau strategis: Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakkir Manaf bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (17/6/2025), dalam rapat tertutup untuk membahas solusi permanen atas konflik batas wilayah tersebut.
“Betul (ada pertemuan) di Wisma Negara, pukul 13.30 WIB. Mendagri hadir,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Bima Arya menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menemukan novum atau bukti baru yang berpotensi menjadi kunci dalam menyelesaikan polemik ini.
“Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” kata Bima usai pertemuan koordinasi bersama kedua gubernur.
Sengketa ini mencuat setelah keempat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Aceh Singkil, kini secara administratif terdaftar di wilayah Sumatra Utara. Perubahan ini memicu protes dari Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat setempat.
Presiden Prabowo Subianto telah turun tangan langsung dan disebut akan mengambil keputusan final dalam waktu dekat, mengingat sensitivitas isu tersebut terhadap identitas daerah dan stabilitas regional.
Langkah cepat pemerintah pusat ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan kejelasan batas wilayah antarprovinsi, sekaligus menjaga harmoni hubungan antara dua daerah yang memiliki sejarah dan karakter kedaerahan yang kuat.
(BAS/Red)
