Generasi.co, Bogor – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong penguatan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai solusi untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia. Menurutnya, produsen harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang mereka hasilkan, tidak hanya berhenti setelah barang terjual.
“Penyelesaian persoalan sampah di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) atau pengangkutan sampah. Solusinya harus disertai dengan tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan,” kata Eddy saat menjadi pembicara dalam kegiatan MPR Goes to Campus ke-51 di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor.
Eddy menjelaskan esensi EPR adalah mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup kemasan produk, mulai dari desain, pengurangan penggunaan material, sistem pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang.
“Selama ini beban pengelolaan sampah terlalu banyak ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saatnya produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan plastik yang mereka hasilkan, mulai dari desain produk, pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang. Inilah esensi Extended Producer Responsibility yang perlu kita perkuat,” ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 18 hingga 20 persen merupakan sampah plastik, sementara tingkat daur ulang nasional masih relatif rendah sehingga sebagian besar limbah berakhir di tempat pemrosesan akhir maupun mencemari sungai dan laut.
Eddy menegaskan produsen tidak boleh melepaskan tanggung jawab setelah produknya dipasarkan.
“Produsen tidak boleh berhenti pada saat produknya terjual. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan yang berakhir menjadi sampah. Semakin mudah suatu kemasan digunakan kembali atau didaur ulang, semakin kecil beban yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan EPR akan mendorong industri berinovasi menghasilkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekaligus mempercepat penerapan ekonomi sirkular.
“Selama ini biaya pengelolaan sampah sebagian besar dibebankan kepada pemerintah daerah. Dengan EPR, tanggung jawab itu menjadi lebih adil karena produsen ikut mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan sampah yang berasal dari produk mereka,” ujar Eddy.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga mengajak kalangan perguruan tinggi mengambil peran lebih aktif dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis sampah plastik melalui penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Menurutnya, kampus perlu menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan lingkungan.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
