Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu penanganan korban sesuai keahlian masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelepasan praja IPDN dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1/2025). Tito mengaku sempat berdiskusi cukup lama dengan Presiden Prabowo terkait situasi bencana dan langkah penanganannya.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” kata Tito.
Tito menjelaskan, gagasan tersebut muncul saat dirinya memaparkan rencana pengiriman praja IPDN ke Aceh Tamiang. Para praja tidak hanya ditugaskan untuk kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di wilayah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” ujarnya.
Menurut Tito, keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan, sekaligus memberi pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” katanya.
Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Presiden bahkan membuka kemungkinan penugasan diperpanjang jika masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, mulai dari jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Tito menyebut Aceh Tamiang menjadi prioritas karena tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan indikator pemulihan daerah adalah berjalannya pemerintahan serta pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” katanya.
Sebanyak 1.138 praja IPDN itu akan bertugas selama satu bulan dan membawa perlengkapan sendiri, mulai dari sekop dan cangkul hingga logistik pribadi. Mereka akan membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi aparatur sipil negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucap Tito.
Selain membersihkan kantor layanan publik, para praja IPDN juga akan membantu pemulihan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Tito menambahkan, penugasan tersebut merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) dan menjadi bagian dari penilaian akademik.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” tambahnya.
