Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dengan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal penyitaan dua lahan perkebunan sawit yang dinyatakan bermasalah oleh Mahkamah Agung. Kedua lahan itu, masing-masing seluas 50.000 hektare, akhirnya disita setelah putusan MA yang tidak tereksekusi selama 18 tahun.
“Perkebunan yang pertama luasnya 50.000 hektare, yang kedua 50.000 hektare, (dan keduanya, red.) melanggar hukum 18 tahun yang lalu. Ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan (negara) menyita dua perkebunan tersebut. 18 tahun yang lalu, putusan Mahkamah Agung itu tidak dieksekusi selama 18 tahun,” kata Prabowo dalam sesi dialog dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurut Prabowo, setelah menerima penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang mandeknya eksekusi, ia langsung menginstruksikan keterlibatan TNI untuk mengawal proses agar penyitaan berjalan aman dan efektif.
“Saya perintahkan TNI, kalian kawal Kejaksaan, kawal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lindungi mereka! Kalian datang ke sana dan sita. Kami pun mengambil alih 100.000 hektare lahan perkebunan itu, dan tak ada masalah. Jadi, menurut saya ini catatan penting, pemerintah harus menegakkan hukum, dan saya bertekad menegakkan hukum,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan ini bagian dari upaya lebih luas untuk menata kembali tata kelola aset sumber daya alam. Ia menyebut pemerintahanannya telah mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare perkebunan sawit yang dikategorikan ilegal di berbagai daerah, langkah yang menurutnya diperlukan untuk memperbaiki akuntabilitas dan memastikan manfaat ekonomi dinikmati negara dan masyarakat.
Tidak hanya di darat, Presiden juga memaparkan strategi keras pemerintah menyikapi penyelundupan timah dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Menurut laporan yang diterimanya, terdapat sekitar seribu tambang ilegal yang menyebabkan potensi pendapatan negara berkurang signifikan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan operasi pengamanan laut dan udara serta program pelatihan di wilayah tersebut.
“Saya tegaskan ini harus setop! Saya pun memerintahkan ada program pelatihan di perairan Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang melibatkan kapal-kapal tempur, pesawat, helikopter, drone. Kami pun memblokade dua pulau ini. Tidak boleh ada kapal yang masuk dan keluar tanpa dicek dan kita ketahui apa isinya, dan dengan itu kami berhasil menghentikan penyelundupan,” tegas Presiden.
Prabowo menambahkan contoh operasi penegakan: penangkapan terhadap pelaku yang mencoba menyelundupkan timah menggunakan sampan kecil. “Tetapi kami menemukan ada timah di dalam sampan itu. Bisa dibayangkan? Kami pun langsung menyitanya (timah ilegal, red.),” ujarnya, seraya menyatakan optimisme bahwa tindakan-tindakan itu akan menyelamatkan potensi pendapatan negara dan meningkatkan produksi timah nasional pada periode mendatang.
Langkah pemerintahan ini menggambarkan pendekatan keras terhadap praktik perambahan lahan dan penyelundupan komoditas strategis, dengan menggabungkan instrumen hukum, pengawasan aparat keamanan, dan intervensi administratif untuk mengamankan aset negara serta menegakkan kepatuhan hukum.
