Sederet Masalah Pendidikan, Ini Upaya yang Harus Dilakukan Menurut Akbar Supratman

Foto: Wakil Ketua MPR RI  dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge "Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue", di Denpasar Bali, pada Jumat (13/12/2024). (Istimewa)
Foto: Wakil Ketua MPR RI  dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge "Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue", di Denpasar Bali, pada Jumat (13/12/2024). (Istimewa)

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI  dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman mengingatkan, tekad pemerintah memperbaiki dunia pendidikan tidaklah mudah.

Terbukti, kata Akbar Supratman, masih banyak infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah  pedalaman dan terluar NKRI, yang  masih jauh dari kata layak.

Menurutnya, masih banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Sehingga para guru terpaksa mengajar beberapa kelas sekaligus.

Bahkan, masih ada juga siswa-siswi yang belajar di tempat yang tidak layak.

Selain itu, banyak sekolah yang tidak ditunjang infrastruktur jalan dan jembatan yang memadahi.

Akibatnya, saat harus berangkat atau  pulang dari sekolah, murid dan para guru  harus berjuang keras bahkan menyabung nyawa, apalagi saat musim penghujan seperti sekarang.

“Karena itu, dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Termasuk oleh anggota legislatif, MPR, DPR dan DPD.”

“Mereka bisa menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ditingkat pusat.”

“Apalagi, bagi anggota DPD, mereka harus lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk urusan pendidikan,” paparnya Akbar.

Pernyataan itu disampaikan Akbar usai menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge “Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue”.

Acara tersebut berlangsung di Denpasar Bali, pada Jumat (13/12/2024).

Selama,  ini menurut Akbar, sebagian  anggaran pendidikan sudah terserap untuk meningkatkan gaji para guru, baik negeri maupun swasta.

Ke depan pemerintah masih akan menambah anggaran honorarium  para pengajar, dan memberikan makan bergizi gratis bagi siswa.

Artinya, bukan tidak mungkin anggaran yang  digunakan untuk memenuhi  infrastruktur pendidikan tidak sebanyak sebelumnya.

Selain masalah infrastruktur, kemajuan dunia pendidikan di Indonesia juga terkendala dengan tingginya masalah kemiskinan, pengangguran dan kelaparan.

Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus memberantas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan adalah pilihan yang tepat.

“Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memerangi  ketiga persoalan tersebut, sampai ke akar-akarnya.”

“Dan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran juga  kelaparan sebagai  pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat,” tambah Akbar

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak.

Apalagi, pemerintah pusat sudah bertekad menyelesaikan sebagian persoalan yang dihadapi dunia pendidikan, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kelaparan.

“Kita harus  mendukung upaya pemerintah dalam  menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan dunia pendidikan.”

“Kalau masalah kemiskinan, pengangguran dan kelapaan  selesai, keinginan meningkatkan mutu dunia pendidikan akan lebih mudah,” pungkas  Akbar.

(mpr.go.id)