Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan akan menindaklanjuti kelalaian sekolah dalam pengisian PDSS yang mengancam ratusan siswa gagal mengikuti SNBP 2025.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan terkait kelalaian sejumlah sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Kelalaian tersebut berpotensi membuat ratusan siswa gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, yang menjadi jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes.
“Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan sudah memonitor isu ini. Kami akan menindaklanjutinya melalui komisi teknis di DPR,” ujar Dasco dalam keterangannya.
Ratusan Siswa Terancam Gagal SNBP
Masalah ini mencuat setelah sejumlah sekolah dilaporkan lalai atau terlambat dalam mengisi PDSS, padahal data tersebut merupakan syarat wajib bagi siswa yang ingin mengikuti SNBP.
Beberapa kasus yang terungkap antara lain:
- SMAN 4 Karawang, Jawa Barat
Sebanyak 141 siswa terancam gagal mengikuti SNBP karena sekolah belum menyelesaikan pengisian PDSS. - SMAN 17 Makassar, Sulawesi Selatan
Sebanyak 148 siswa tidak bisa mendaftar akibat kesalahan operator sekolah dalam menginput data. - SMAN 1 Mempawah Hilir, Kalimantan Barat
Ratusan siswa mengalami kendala serupa akibat keterlambatan pengisian PDSS.
Situasi ini memicu protes dari para siswa dan orang tua, yang merasa dirugikan karena kesalahan administratif yang bukan berasal dari mereka.
Mereka mendesak pihak sekolah untuk bertanggung jawab dan mencari solusi agar siswa tetap bisa mengikuti SNBP.
DPR RI Akan Panggil Kemendikbudristek
Menanggapi hal ini, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna mencari solusi terbaik bagi siswa yang terdampak.
“Kami akan memastikan agar siswa yang dirugikan tetap mendapatkan haknya untuk mengikuti SNBP. Selain itu, kami juga akan meminta Kemendikbudristek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengisian PDSS agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan,” tegasnya.
Sanksi Tegas untuk Sekolah yang Lalai
Selain mencari solusi bagi siswa yang terdampak, Dasco juga menekankan pentingnya pemberian sanksi kepada sekolah yang terbukti lalai dalam pengisian PDSS.
“Kelalaian ini tidak bisa ditoleransi. Harus ada sanksi yang memberikan efek jera agar sekolah lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Menurutnya, sanksi ini penting untuk memastikan bahwa setiap sekolah serius dalam memenuhi kewajiban administratif yang berdampak langsung pada masa depan siswa.
Dengan adanya tindakan tegas dari DPR RI, diharapkan permasalahan pengisian PDSS dapat segera teratasi, dan hak-hak siswa untuk mengikuti SNBP 2025 tetap terlindungi.
(BAS/Red)