DeepSeek dilarang di berbagai negara karena alasan keamanan data. Korea Selatan, Taiwan, AS, dan Australia membatasi aplikasi AI ini karena kekhawatiran terhadap pengelolaan data pengguna.
Generasi.co, Jakarta – DeepSeek, sebuah aplikasi kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok, telah menjadi perbincangan hangat di berbagai negara terkait isu keamanan data pengguna.
Sejumlah negara telah mengambil langkah tegas dengan melarang atau membatasi penggunaan aplikasi DeepSeek ini.
Berikut ini adalah daftar negara yang telah melarang DeepSeek beserta alasan di balik keputusan tersebut.
1. Korea Selatan
Korea Selatan jadi negara terbaru yang membatasi penggunaan DeepSeek.
Pada Sabtu, 16 Februari 2025, pemerintah Korea Selatan melalui Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PIPC) memutuskan untuk menangguhkan pengunduhan aplikasi DeepSeek dari toko aplikasi lokal.
Langkah ini diambil karena DeepSeek dianggap tidak mematuhi sepenuhnya peraturan perlindungan data pribadi di negara tersebut.
Meskipun demikian, layanan web DeepSeek masih dapat diakses oleh pengguna yang telah mengunduhnya sebelumnya.
PIPC menekankan bahwa penangguhan ini akan berlaku hingga DeepSeek memenuhi standar hukum privasi yang ditetapkan.
Selain itu, beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan, telah memblokir akses ke DeepSeek di perangkat resmi mereka karena kekhawatiran terkait keamanan.
2. Taiwan
Pemerintah Taiwan telah melarang penggunaan DeepSeek di semua instansi pemerintah dan sektor infrastruktur penting.
Kementerian Urusan Digital Taiwan menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi privasi data dan keamanan informasi negara.
Ada kekhawatiran bahwa DeepSeek dapat mengakses dan mentransfer data sensitif ke server di Tiongkok, yang beroperasi di bawah regulasi pemerintah setempat.
Langkah ini menunjukkan komitmen Taiwan dalam menjaga keamanan data nasional dari potensi ancaman eksternal.
3. Italia
Italia menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang mengambil tindakan tegas terhadap DeepSeek.
Otoritas Perlindungan Data Italia, Garante, pada Januari 2025 memerintahkan penghentian layanan chatbot DeepSeek di negara tersebut.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa DeepSeek tidak memenuhi standar privasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa, khususnya terkait transparansi dan pengelolaan data pengguna.
Italia menegaskan bahwa perlindungan data pribadi warganya adalah prioritas utama, dan setiap aplikasi yang tidak mematuhi regulasi akan ditindak tegas.
4. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, sejumlah lembaga pemerintah telah memberlakukan larangan atau pembatasan terhadap penggunaan DeepSeek.
Kantor Administrasi Kepala DPR (CAO) Kongres AS melarang stafnya menginstal aplikasi tersebut di perangkat resmi pemerintah.
Selain itu, beberapa negara bagian, seperti Texas, telah mengeluarkan larangan resmi terhadap DeepSeek dan produk teknologi Tiongkok lainnya di perangkat pemerintah.
Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi infrastruktur dan data sensitif dari potensi ancaman keamanan siber yang mungkin berasal dari pemerintah Tiongkok.
5. Australia
Australia juga telah mengambil langkah serupa dengan melarang penggunaan DeepSeek di perangkat dan sistem pemerintah.
Pemerintah Australia menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menegaskan meskipun teknologi AI memiliki potensi besar, pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak jika ditemukan ancaman terhadap keamanan nasional.
Selain itu, semua badan pemerintah, kecuali organisasi korporat seperti Australia Post dan ABC, diwajibkan untuk menghapus semua produk DeepSeek dari perangkat mereka dan memblokir akses ke aplikasi tersebut.
Negara Lain yang Sedang Mempertimbangkan Larangan
Selain negara-negara yang telah disebutkan, beberapa negara lain juga tengah mengkaji potensi risiko yang ditimbulkan oleh DeepSeek.
Jerman dan Prancis, misalnya, sedang menyelidiki bagaimana aplikasi ini menangani data pribadi warganya, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data Uni Eropa (GDPR).
Di Asia, Jepang dan India juga sedang mempertimbangkan tindakan serupa, mengingat kekhawatiran akan potensi kebocoran informasi sensitif.
Langkah-langkah ini menunjukkan peningkatan kewaspadaan global terhadap aplikasi AI yang berpotensi mengancam privasi dan keamanan data pengguna.
Popularitas dan Kontroversi DeepSeek
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, DeepSeek dengan cepat meraih popularitas di berbagai negara.
Aplikasi versi mobilenya bahkan sempat menduduki peringkat teratas sebagai aplikasi paling banyak diunduh di App Store dan Google Play Store di Amerika Serikat.
DeepSeek dirancang untuk memahami serta merespons berbagai perintah penggunanya, mirip dengan chatbot AI lainnya seperti ChatGPT dari OpenAI atau Gemini dari Google.
Namun, DeepSeek diklaim memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan dan efisiensi, serta menawarkan biaya berlangganan yang lebih terjangkau.
Meskipun demikian, di balik kemampuannya yang mengesankan, muncul kekhawatiran terkait cara aplikasi ini mengelola data pengguna.
DeepSeek disebut mampu mengumpulkan berbagai informasi sensitif, mulai dari alamat IP, riwayat percakapan, hingga aktivitas keyboard pengguna.
Data-data tersebut diduga disimpan di server yang beroperasi di bawah regulasi pemerintah Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran global terkait potensi pengawasan tanpa izin dan risiko kebocoran data.
Langkah sejumlah negara dalam melarang atau membatasi penggunaan DeepSeek mencerminkan kekhawatiran global terhadap keamanan data dan privasi pengguna.
Meskipun teknologi AI menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan, penting bagi setiap negara untuk memastikan penggunaan teknologi tersebut tidak mengancam keamanan nasional maupun privasi warganya.
Pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan data.
Ke depan, perkembangan DeepSeek dan respons negara-negara terhadap aplikasi ini akan menjadi sorotan utama dalam diskusi global tentang regulasi AI dan perlindungan data.
Apakah lebih banyak negara akan mengikuti langkah-langkah Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia?
Ataukah DeepSeek akan beradaptasi dengan regulasi internasional untuk menghindari pembatasan lebih lanjut?
Implikasi Larangan DeepSeek terhadap Industri AI Global
Larangan DeepSeek di berbagai negara menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai arah regulasi AI di masa depan.
Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang pengelolaan data oleh perusahaan teknologi besar, pemerintah di seluruh dunia mulai meninjau ulang kebijakan terkait AI dan keamanan siber.
- Peluang untuk Model AI Lokal
Dengan larangan terhadap DeepSeek, beberapa negara dapat beralih ke pengembangan model AI lokal untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Eropa sedang mendorong pengembangan AI berbasis standar privasi yang lebih ketat, seperti OpenAI dan Google DeepMind. - Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas AI
Larangan ini juga menjadi sinyal bagi perusahaan pengembang AI lain untuk lebih transparan dalam pengelolaan data pengguna. Jika ingin tetap beroperasi di berbagai negara, perusahaan AI harus mampu membuktikan bahwa sistem mereka tidak digunakan untuk pengawasan massal atau penyalahgunaan informasi pribadi. - Ketegangan Geopolitik dalam Persaingan Teknologi
Keputusan beberapa negara untuk melarang DeepSeek juga memperkuat ketegangan dalam persaingan teknologi global antara Tiongkok dan negara-negara Barat. Langkah ini mengingatkan pada kebijakan yang sebelumnya diterapkan terhadap aplikasi lain asal Tiongkok, seperti TikTok dan Huawei, yang juga menghadapi pembatasan di banyak negara.
Fenomena larangan DeepSeek di berbagai negara mengungkap kekhawatiran mendalam tentang keamanan data dalam era kecerdasan buatan.
Meskipun AI terus berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi masyarakat, perlindungan terhadap privasi pengguna tetap menjadi prioritas utama bagi banyak negara.
Dengan semakin banyaknya regulasi yang diterapkan, perusahaan AI di masa depan harus lebih berhati-hati dalam membangun sistem mereka, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, serta menjaga kepercayaan publik dalam penggunaan teknologi AI.
(BAS/Red)