Jakarta, Generasi.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan manuver telak yang membongkar klaim eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. KPK resmi menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta yang terbukti mengalirkan ratusan ribu dolar AS kepada para pejabat Kemenag yang bertindak sebagai representasi Yaqut.
Penetapan dua tersangka baru pada Senin (30/3/2026) ini secara langsung mengugurkan polemik dan bantahan Yaqut, yang selama ini mengklaim ‘bersih’ dan tidak menikmati aliran dana haram dari patgulipat pengaturan kuota haji khusus tambahan.
Bantah Telak Alibi Yaqut
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, secara gamblang menyatakan bahwa konstruksi perkara dari dua tersangka baru ini membuktikan adanya uang pelicin. KPK menegaskan bahwa penerimaan uang oleh eks Stafsus Kemenag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA) dan Dirjen PHU Hilman Latief (HL) merupakan kepanjangan tangan dari posisi Yaqut sebagai Menteri Agama saat itu.
“Jadi polemik yang selama ini selalu digaung-gaungkan bahwa tidak menikmati dan lain-lain, tidak pernah menerima, nah, di sini ada yang memberikan sejumlah uang kepada representasinya,” tegas Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Aliran Dana dari Bos Maktour dan Kesthuri
Dua tersangka baru yang kini dijerat komisi antirasuah adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham (ISM), dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR). Keduanya terbukti melakukan kongkalikong untuk memuluskan jatah kuota haji khusus yang menabrak undang-undang.
KPK membeberkan rincian aliran dana suap dari kedua pengusaha travel tersebut kepada para representasi Yaqut:
- Ismail Adham: Menyerahkan USD 30.000 kepada Gus Alex, serta USD 5.000 dan 16.000 Riyal Arab Saudi kepada Hilman Latief.
- Asrul Azis Taba: Menggelontorkan dana pelicin sebesar USD 406.000 kepada Gus Alex untuk tujuan yang sama.
Kenapa Dijerat Pasal Kerugian Negara, Bukan Suap?
Meski terdapat penyerahan uang tunai secara riil, KPK secara taktis menjerat para tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang kerugian keuangan negara, bukan sekadar pasal penyuapan. Langkah ini diambil untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi secara terstruktur.
Asep membeberkan bahwa atas pemberian uang haram tersebut, 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul Azis Taba sukses meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp 40,8 miliar pada 2024.
Secara keseluruhan, berdasarkan perhitungan gabungan antara KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), skandal pengaturan kuota haji ini telah mengakibatkan kerugian negara dengan nilai fantastis yang menembus Rp 622 miliar.
