Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta konflik agraria yang dinilai mendesak segera diselesaikan tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang. Dia mempertemukan sejumlah menteri dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk membahas kasus-kasus yang membutuhkan keputusan cepat.
Pertemuan lintas kementerian dan KPA itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Menurut Dasco, DPR memang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Namun, proses di pansus tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan dalam waktu cepat, sementara persoalan sengketa lahan terus berkembang di lapangan.
“Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” kata Dasco.
Karena itu, Dasco memilih mendorong penyelesaian kasus-kasus yang paling mendesak melalui pertemuan langsung dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan.
“Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan,” ujarnya.
Dasco mengatakan persoalan agraria yang muncul silih berganti tidak dapat menunggu proses yang panjang. Menurut dia, diperlukan langkah proaktif agar konflik di lapangan tidak terus berlarut.
“Nah oleh karena itu, kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, itu juga tidak bisa menunggu dan harus juga cepat diselesaikan,” kata Dasco.
Ia meminta KPA memprioritaskan kasus-kasus paling darurat dalam pemaparan agar persoalan tersebut dapat segera dicarikan jalan keluar.
“Nah mungkin dari KPA nanti bisa memaparkan, tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan,” ujarnya.
Dasco berharap kehadiran para menteri dan wakil menteri yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat memangkas hambatan birokrasi dalam penyelesaian sengketa lahan.
“Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” kata Dasco.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Turut hadir Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.
