Generasi.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan koordinasi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia bukan untuk menggabungkan kewenangan masing-masing lembaga, melainkan menyelaraskan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Dasco, kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung tanpa mengurangi kewenangan setiap lembaga.
Dasco mengatakan penguatan komunikasi diperlukan agar masing-masing institusi memahami kebijakan, langkah, dan tantangan yang dihadapi lembaga lain.
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan strategis, serta sejumlah isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Dasco menekankan pentingnya efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar langkah strategis dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Koordinasi tersebut tetap diarahkan dengan menghormati independensi dan tanggung jawab masing-masing institusi sesuai mandatnya.
Pertemuan itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
