Debat dengan Profesor, Wamentan Sudaryono Tegas Tolak Gampang Impor Beras

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono/Presiden RI

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan penolakannya terhadap mentalitas impor sebagai solusi instan pemenuhan kebutuhan beras nasional. Ia menilai pandangan yang menggampangkan impor pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan negara.

Dalam pernyataannya, Sudaryono menceritakan pengalamannya berdebat dengan seorang akademisi mengenai strategi pemenuhan stok beras.

“Pernah ada pakar (seorang profesor) bilang ke saya, kalau stok beras kurang ya tinggal impor saja. Maaf, saya tegas menolak pikiran itu,” ujar Sudaryono, Rabu (11/2).

Pangan Bukan Barang Mewah

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa urusan perut rakyat tidak bisa disamakan dengan kebutuhan sekunder. Ketergantungan pada negara lain di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu dinilai sangat berisiko.

“Kita bisa saja bertahan tanpa kendaraan mewah atau barang elektronik canggih, tapi urusan pangan tidak bisa ditunda. Bergantung pada belas kasihan negara lain saat kondisi dunia sedang bergejolak adalah ancaman serius,” tegasnya.

Soroti Kerentanan Pangan Riau

Sudaryono mengambil contoh kasus di Provinsi Riau. Wilayah ini dinilai masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari provinsi tetangga seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kondisi ini, menurutnya, menyimpan kerawanan tinggi. Jika jalur logistik terganggu akibat bencana alam atau konflik sosial, masyarakat Riau yang akan menanggung akibatnya secara langsung.

“Inilah alasan mengapa kemandirian pangan di setiap daerah harus segera dipacu tanpa tapi,” imbuhnya.

Instruksi Khusus ke HKTI

Untuk mendukung kemandirian tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa benih unggul, perbaikan saluran irigasi, hingga penyediaan alat mesin pertanian (alsintan).

Sudaryono pun memberikan instruksi khusus kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan, terutama dalam mengawasi distribusi pupuk.

“Tugas HKTI menjadi radar yang paling peka di lapangan. Jika distribusi pupuk masih tersendat atau harganya melambung tinggi di atas aturan, segera laporkan agar langsung kami benahi secepatnya,” pungkas Sudaryono.