Generasi.co, Jakarta – Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menyampaikan sejumlah alasan saat dicecar anggota Komisi XIII DPR RI mengenai temuan fasilitas mewah di lingkungan lapas. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (28/9/2026), Wisnu menjelaskan soal pemindahan sofa dan AC, rumah dinas yang disebut tidak pernah dimasukinya, hingga alasan pihaknya menahan akses rombongan Ombudsman RI.
Salah satu yang dipersoalkan anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo adalah perubahan kondisi rumah dinas setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sejumlah barang yang sebelumnya terlihat di lokasi, seperti sofa, AC, dan bingkai foto, sudah tidak berada di tempat ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto datang meninjau.
Yanuar kemudian meminta Wisnu menjelaskan siapa yang memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut.
“Yang memerintahkan adalah saya, Bapak,” jawab Wisnu.
Ketika ditanya alasannya, Wisnu mengatakan barang-barang tersebut bukan milik negara.
“Karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak,” ujarnya.
Wisnu kemudian mengatakan barang-barang itu dimasukkan oleh petugas. Saat ditanya mengenai penanggung jawab rumah dinas tersebut, dia menyebut Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).
Keterangan itu dipersoalkan Yanuar karena Wisnu telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong selama sekitar tiga tahun. Yanuar mempertanyakan alasan pemindahan barang baru dilakukan setelah Ombudsman datang.
“Bapak jangan bohonglah. Ini sudah didiskusikan semua publik. Melihat Pak Menteri yang datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan bohongi Pak Menteri, Anda bohongi seluruh rakyat Indonesia,” kata Yanuar.
Yanuar juga menyoroti alasan mengenai AC yang disebut rusak. Dia meminta Wisnu tidak menggunakan alasan tersebut untuk menjelaskan hilangnya fasilitas yang sebelumnya terlihat saat sidak Ombudsman.
“Jangan main-main dengan kecerdasan publik. Jangan bilang, ‘AC rusak kemudian dicopot, yang ada diperbaiki, diservis’. Jangan bikin kebohongan lagi, Pak. Anda tiga tahun di sana, itu untuk ukuran KUPT terlalu lama,” ujar Yanuar.
Wisnu juga memberikan alasan lain saat ditanya mengenai kondisi rumah dinas. Dia mengaku tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tersebut karena tidak pernah masuk atau bersilaturahmi ke rumah anggota maupun bawahannya.
“Mohon izin, Bapak, karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami,” katanya.
Persoalan pengawasan juga dipertanyakan DPR. Wisnu mengakui tidak ada CCTV di area rumah dinas Lapas Cibinong. Menurut dia, kamera pengawas hanya dipasang di blok-blok hunian.
“Tidak ada, Bapak. Karena CCTV yang kami pasang hanya di blok-blok dalam,” ujarnya.
Jawaban tersebut kembali dipersoalkan Yanuar. Dia mempertanyakan mengapa area rumah dinas tidak dilengkapi CCTV meski berada di lingkungan lapas.
“Itu kan tempat vital juga. Jadi kalau jawab jangan asal jawab, Pak. Kan aneh, tiga tahun di sana, ada tiga periode anggaran, Anda tidak mengajukan anggaran untuk pemasangan CCTV. Padahal kalau itu ada selesai kok,” kata Yanuar.
Wisnu juga menjelaskan alasan pihak Lapas Cibinong menahan akses rombongan Ombudsman ketika sidak. Dia mengatakan saat rombongan tiba sekitar pukul 10.15 WIB, kondisi lapas sedang padat.
Menurut Wisnu, sebanyak 1.830 warga binaan sedang berada di luar blok untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Pada waktu yang sama, kunjungan keluarga juga sedang berlangsung.
“Penjelasan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya kunjungan keluarga yang bersamaan pada hari itu juga dan juga menimbang isi hunian pada saat hari itu berjumlah 1.830 orang warga binaan yang bertepatan juga sedang di luar blok, sedang melaksanakan kegiatan pembinaan,” katanya.
Wisnu mengatakan pihak lapas juga perlu memverifikasi surat tugas rombongan Ombudsman dan melakukan koordinasi sebelum pemeriksaan. Selain itu, pada hari yang sama Lapas Cibinong disebut memiliki agenda kedatangan tim Ombudsman DKI pada pukul 13.00 WIB untuk penilaian maladministrasi.
“Lalu pada hari itu juga Bapak Ibu Lapas Kelas 2A Cibinong sedianya pukul 13.00 akan kedatangan tim Ombudsman DKI untuk penilaian maladministrasi,” ujarnya.
Pihak Lapas Cibinong kemudian menyerahkan data pendukung dan menjelaskan pertimbangan tersebut kepada tim Ombudsman RI.
Berbagai alasan tersebut disampaikan Wisnu ketika Komisi XIII membahas temuan fasilitas di Lapas Cibinong. Persoalan itu mencuat setelah Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas di area lapas, sementara beberapa barang yang terlihat saat sidak kemudian tidak lagi berada di lokasi ketika Menteri Imipas datang.
Atas temuan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong. Selain Wisnu, mereka adalah Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Adi Nugroho, Kasi Binadik Yhosep Jhon Ferry, serta Kepala Urusan Umum Deni Sugiarto.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan, Sabtu (26/9/2026).
Kelima pejabat tersebut menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman, termasuk keberadaan sejumlah fasilitas di area lapas.
