Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah untuk konsisten menjalankan program redistribusi guru demi memeratakan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Tanah Air.
Pernyataan ini merespons rencana pemerintah memindahkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah negeri yang kelebihan tenaga pengajar ke sekolah swasta yang kekurangan. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen No. 82 Tahun 2025.
“Upaya redistribusi guru harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerataan mutu pembelajaran di Tanah Air,” tegas Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/01).
44 Persen Guru Menumpuk di Jawa
Wanita yang akrab disapa Rerie ini menyoroti ketimpangan sebaran tenaga pengajar. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Januari 2025, rasio guru-siswa nasional sebenarnya terbilang ideal, yakni SD/MI 1:15, SMP/MTs 1:13, SMA/MA 1:12, dan SMK 1:11.
Namun, masalah muncul pada sebaran wilayah. Dari total 3,47 juta guru pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 1,5 juta guru atau sekitar 44 persen menumpuk di Pulau Jawa.
Oleh karena itu, Anggota Komisi X DPR RI ini meminta para pemangku kepentingan di daerah memberikan dukungan penuh agar realisasi kebijakan redistribusi ini berjalan lancar. Ia berharap program ini bisa berjalan beriringan dengan revitalisasi sekolah yang ditargetkan tahun ini.
“Kelengkapan sarana dan tenaga pendidik bermutu yang semakin merata akan mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing di masa depan,” pungkasnya.
