Jakarta, Generasi.co — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kemacetan ekstrem yang melumpuhkan akses menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada puncak arus mudik Idulfitri 2026. Antrean kendaraan yang dilaporkan mengular hingga puluhan kilometer tersebut bahkan menyebabkan belasan pemudik jatuh pingsan akibat kelelahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo usai memimpin Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi dan berupaya keras mengurai kepadatan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
“Memang ada beberapa kejadian yang, kami mohon maaf, ada penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu. Tapi sepenuhnya kita terus melakukan monitoring dan petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi guna mengurangi kemacetan,” ujar Prasetyo.
Dampak Kemacetan: 16 Pemudik Pingsan dan 1 Terluka
Berdasarkan pantauan di lapangan, kelumpuhan lalu lintas di jalur Denpasar-Gilimanuk mulai memburuk sejak Minggu (15/3/2026) dan berlanjut hingga Senin (16/3/2026) dini hari. Kepadatan ini memicu antrean kendaraan mulai dari 35 kilometer hingga menyentuh angka 50 kilometer di wilayah Jembrana.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesehatan fisik para pemudik. Catatan dari Satgas Banops Subsatgas Dokkes dalam Operasi Ketupat 2026 menyebutkan:
- 16 pemudik pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi, sehingga harus mendapat penanganan medis darurat.
- 1 pemudik terluka dan harus menerima tindakan medis berupa jahitan luka akibat kakinya terlindas ban kendaraan lain di tengah padatnya antrean.
Sinergi Lintas Sektor dan Kesiapan Kapal TNI
Meski diwarnai insiden penumpukan di titik penyeberangan Bali-Jawa, Mensesneg tetap mengapresiasi masyarakat yang telah mematuhi imbauan pemerintah dengan mengatur jadwal keberangkatan mudik lebih awal.
Prasetyo juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh jajaran yang tak kenal lelah bertugas di lapangan, meliputi Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Investasi Danantara beserta jajaran BUMN terkait, Pelindo, dan ASDP Indonesia Ferry.
Sebagai langkah antisipasi lanjutan, khususnya untuk menghadapi lonjakan arus balik mendatang, pemerintah telah menyiapkan opsi pengerahan armada militer.
“Termasuk TNI juga diminta oleh Bapak Presiden manakala diperlukan untuk menyediakan transportasi yang dimiliki, termasuk kapal-kapal laut kita, guna membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik ke daerah masing-masing,” pungkas Prasetyo.
