Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menegaskan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung pelaksanaan amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi simbol kemajuan teknologi.
Menurut Rusdi, pemanfaatan AI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” kata Rusdi dalam Diskusi Publik bertema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rusdi mengatakan arah kebijakan ekonomi nasional harus tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB itu menilai Indonesia tengah menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan keberpihakan kepada rakyat.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi mampu menciptakan inovasi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat. Namun, menurutnya, tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan tersebut.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar Muhaimin.
Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam memperkuat kebijakan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 PKB dan dihadiri sejumlah akademisi, ekonom, pelaku usaha, serta pejabat pemerintah untuk membahas implementasi ekonomi konstitusi di tengah perkembangan teknologi.
