Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan menegaskan peringatan Hari Ibu tidak seharusnya berhenti pada seremoni simbolik. Menurutnya, Hari Ibu mesti menjadi momentum evaluasi kebijakan negara, terutama terkait perlindungan ibu dan penguatan keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional.
“Negara harus hadir secara nyata di rumah tangga. Bukan hanya lewat simbol dan ucapan tahunan, tetapi melalui kebijakan, anggaran, dan program yang berpihak kepada ibu dan keluarga,” kata Johan dalam pernyataannya, Selasa (23/12/2025).
Ia menilai peran ibu selama ini kerap direduksi sebatas ranah domestik, padahal ibu merupakan aktor strategis dalam pembangunan manusia. Dari keluarga, kata Johan, kualitas sumber daya manusia Indonesia dibentuk, sekaligus nilai-nilai dasar kehidupan ditanamkan.
“Berbicara tentang Hari Ibu sejatinya adalah membicarakan arah kebijakan negara dalam melindungi masa depan bangsa,” ujar Sekretaris FPKS MPR RI itu.
Beban Ibu Meningkat, Kebijakan Dinilai Belum Sensitif
Johan menyoroti realitas sosial yang dihadapi ibu di tengah tekanan ekonomi, disrupsi digital, krisis pangan global, dan perubahan sosial yang cepat. Di era ini, menurutnya, beban ibu semakin berlipat karena selain menjalankan fungsi pengasuhan, banyak ibu juga menjadi penopang ekonomi keluarga.
Namun, ia menilai kebijakan publik belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi tersebut. Mulai dari kebijakan ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga layanan kesehatan mental, masih belum menjawab kebutuhan riil ibu dan keluarga.
“Burnout, kelelahan emosional, dan tekanan psikologis pada ibu adalah persoalan nyata, tetapi masih jarang masuk dalam agenda kebijakan publik,” kata Johan.
Padahal, ia menegaskan, ketahanan keluarga tidak mungkin dibangun di atas kelelahan struktural dan ketidakadilan sosial.
Tema Hari Ibu 2025 Dinilai Relevan
Tema Hari Ibu Nasional 2025, “Ibu Sehat dan Bahagia, Lahirkan Keluarga Tangguh”, dinilai Johan menegaskan bahwa kesehatan dan kebahagiaan ibu bukan sekadar urusan privat, melainkan isu strategis negara.
Menurutnya, pembangunan nasional selama ini masih terlalu berorientasi pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi kerap mengabaikan fondasi sosial paling dasar, yakni keluarga.
“Keluarga adalah ruang pertama tempat negara benar-benar hadir atau justru gagal menjalankan fungsinya. Dan di dalam keluarga, ibu adalah aktor sentral,” ujarnya.
Bonus Demografi Bergantung pada Keluarga
Johan juga mengaitkan perlindungan ibu dengan agenda besar nasional, termasuk bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bonus demografi tidak lahir dari statistik semata, melainkan dari keluarga yang sehat dan stabil.
“Tanpa ibu yang terlindungi secara fisik dan mental, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban sosial,” kata Johan.
Ia menilai keberpihakan pada ibu merupakan syarat mutlak agar visi pembangunan jangka panjang tidak berhenti sebagai slogan.
Dorong Kebijakan Pro-Keluarga
Dalam konteks kebijakan publik, Johan mendorong agar isu ibu dan keluarga dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan. Ia menekankan setiap kebijakan ekonomi, pangan, pendidikan, dan kesehatan harus diuji dampaknya terhadap keluarga, khususnya ibu.
“Kerja-kerja domestik dan pengasuhan selama ini masih dianggap kerja tak terlihat. Negara menikmati hasilnya, tetapi sering lupa memberi perlindungan yang setara,” ujarnya.
Ia menyerukan pembangunan ekosistem kebijakan yang ramah ibu dan keluarga, termasuk layanan kesehatan fisik dan mental, perlindungan sosial, serta kebijakan pendidikan yang membangun kemitraan antara negara, sekolah, dan keluarga.
Amanat Konstitusi
Johan menegaskan kehadiran negara di rumah tangga merupakan mandat konstitusi. Pembukaan UUD 1945, menurutnya, menegaskan kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, yang bermula dari unit terkecil bernama keluarga.
“Menghadirkan negara di rumah tangga berarti memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada penguatan keluarga dan perlindungan ibu,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan Hari Ibu harus dimaknai sebagai momentum politik kebijakan, bukan sekadar perayaan simbolik.
“Dari rumah tangga yang kuat, dengan ibu yang sehat dan bahagia, ketahanan Indonesia sesungguhnya dibangun,” kata Johan.
