Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mematangkan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai simpul distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis pemerintah hingga tingkat desa.
Ferry membahas kesiapan tersebut saat menyambangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Ferry, KDKMP akan digunakan untuk memotong rantai pasok yang dinilai terlalu panjang sehingga penyaluran bantuan dan barang bersubsidi dapat lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Panjangnya rantai pasok dapat menyebabkan biaya perdagangan tinggi, margin terbesar dinikmati oleh perantara, dan berdampak pada tingginya harga di tingkat konsumen. Karena itu, KDKMP diharapkan dapat memotong rantai pasok tersebut dan menghubungkan produsen secara langsung dengan masyarakat desa,” ujar Ferry dalam rapat koordinasi di Kantor KSP.
Ferry mengatakan KDKMP dapat berfungsi sebagai agen, distributor, subdistributor, pangkalan, hingga outlet resmi sesuai ketentuan masing-masing komoditas.
Sejumlah komoditas yang akan disalurkan melalui gerai KDKMP antara lain pupuk bersubsidi, beras SPHP, LPG 3 kilogram, Minyakita, bantuan pangan, dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Seluruh alur distribusi akan dipantau secara digital melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem tersebut mencakup pemantauan stok, transaksi, penerima, dan harga.
“Melalui Simkopdes, data stok, transaksi, penerima, hingga harga dapat dipantau secara terintegrasi. Skema ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan, menstabilkan harga, sekaligus menciptakan keberlanjutan usaha KDKMP,” kata Ferry.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman menyatakan dukungan terhadap percepatan pengoperasian KDKMP yang kini diperkuat dengan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP.
Dudung juga mengusulkan pembentukan tim terpadu atau satuan tugas yang melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, BUMN penyalur, dan lembaga terkait untuk mengawal distribusi.
“Kami mengusulkan pembentukan tim terpadu atau satgas yang melibatkan Kementerian Koperasi, pemda, BUMN penyalur, dan lembaga terkait untuk memastikan alur pasokan, pembayaran, hingga pengendalian stok berjalan tanpa terputus,” ujarnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan perusahaannya mengeksekusi penyaluran barang bersubsidi secara langsung kepada penerima manfaat.
Pertemuan lintas lembaga tersebut turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.
