Generasi.co, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing periode 2008-2025. Perbuatan tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan PT TPL melakukan perbuatan melawan hukum melalui under invoicing dengan mengubah dan memanipulasi HS Code produk pulp yang dihasilkan berdasarkan karakteristik, kegunaan, dan harga nilainya.
“Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP,” ujar Saiful dalam konferensi pers, Senin, 7 September 2026.
Menurut Saiful, produk olahan bubur kertas atau pulp tersebut dijual PT TPL kepada Macau Marketing International Ltd di luar negeri serta Asia Pacific Rayon di Indonesia.
Dalam proses pemeriksaan kewajaran harga transaksi, PT TPL juga disebut tidak memberikan dokumen transfer pricing atau TP Doc dan laporan SPT Pajak Badan kepada kantor pelayanan pajak yang semestinya.
“PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan,” kata Saiful.
Saiful mengatakan proses review, telaah KKP, dan LHP juga tidak didasarkan pada audit program yang telah disusun oleh penyelenggara negara atau pejabat negara.
Melalui kerja sama tersebut, pejabat yang berwenang disebut tidak melakukan perbandingan harga atas TP Doc dan SPT korporasi milik PT TPL. Kondisi itu membuat praktik transfer pricing yang dilakukan PT TPL disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
“Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka,” ujar Saiful.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya disebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL.
Kejagung menyebut PT TPL melakukan ekspor dengan cara under invoicing dengan melaporkan produk sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).
