Jakarta, Generasi.co — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara tegas menyerukan penghentian konflik bersenjata antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran. Ia mendorong seluruh pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mengimbau negara-negara di kawasan Teluk Persia agar menahan diri guna mencegah meluasnya eskalasi perang, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Muzani menilai, meredanya ketegangan militer di Timur Tengah merupakan kunci utama untuk menjamin keamanan dan ketenangan umat Islam di seluruh dunia dalam merayakan hari kemenangan.
“Kita bersyukur bahwa para pemimpin negara-negara di Teluk bisa menahan diri. Ini sebagai penghormatan kepada umat Islam untuk bisa merayakan momen Idulfitri dengan aman dan damai,” ujar Muzani dalam siaran persnya, Rabu (18/3/2026).
Ia juga secara khusus mengapresiasi otoritas Arab Saudi yang sejauh ini berhasil menjaga kelancaran dan keamanan ibadah umrah, sebuah stabilitas yang sangat krusial menjelang pelaksanaan ibadah haji dalam waktu dekat.
Tekan Ancaman Krisis Energi Global
Dari kacamata ekonomi dan geopolitik, Muzani mengingatkan bahwa penghentian perang akan langsung berdampak pada penurunan tekanan global, terutama terkait ancaman krisis energi yang siap memukul perekonomian dunia.
Ia menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas global jangka panjang. “Kita telah menyaksikan dunia selama puluhan tahun dalam keadaan damai melalui diplomasi. Maka penting bagi setiap pemimpin untuk kembali melakukan dialog diplomasi sebagai cara utama menciptakan perdamaian,” paparnya.
Bela Langkah Prabowo di ‘Board of Peace’
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR juga merespons dinamika di dalam negeri terkait manuver kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Muzani menilai sikap responsif Presiden dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace adalah murni ikhtiar diplomasi, meniru jejak langkah para pendiri bangsa di masa awal kemerdekaan.
Menyikapi pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat, Muzani memberikan tiga penekanan utama:
- Demokrasi yang Sehat: Perbedaan pandangan publik terhadap langkah diplomasi Presiden adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, namun esensi dialog perdamaian harus tetap dikedepankan.
- Tolak Provokasi: Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah persatuan di tengah situasi global yang memanas.
- Kepercayaan Publik: “Sebagai rakyat kita harus membangun rasa kepercayaan kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita, kepada Presiden kita. Dengan kepercayaan yang kuat, maka Indonesia tidak akan mudah dipecah belah,” tegasnya.
