Generasi.co, Cikarang – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam layanan daycare di kawasan industri. Persoalan itu mencakup persyaratan dan perizinan, standar layanan, hingga tata kelola pengasuhan.
Temuan tersebut didapat Dudung bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi saat melakukan verifikasi layanan daycare di sejumlah pabrik kawasan industri di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (15/9).
Dudung mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan fasilitas pengasuhan anak bagi pekerja perempuan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kita lihat sumbatannya ada di mana, kendalanya ada di mana, tadi saya sudah dapat laporan dari Ibu Menteri, baik masalah persyaratan, usulan persyaratan untuk peningkatan maupun membentuk daycare itu sendiri,” kata Dudung, dikutip dari keterangan resmi KSP di Jakarta, Rabu.
Dudung mengunjungi PT Omron Manufacturing Indonesia di Kawasan EJIP, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, serta Amanda Daycare di Telukjambe Timur, Karawang.
Menurut Dudung, pengelolaan daycare dapat dilakukan oleh perusahaan maupun badan usaha swasta. Namun, standar pengasuhan tetap harus dipenuhi sesuai tata kelola pemerintah melalui standar TARA (Taman Asuh Ramah Anak).
“Anak harus aman, pengasuh harus berkualitas, pengelolaan harus bertanggung jawab, dan orang tua harus memiliki kepastian bahwa anaknya terlindungi,” ujarnya.
Dudung mengatakan pengecekan layanan daycare tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada momentum Hari Buruh agar setiap pabrik di kawasan industri menyediakan fasilitas daycare bagi anak pekerja perempuan.
“Saya dengan Ibu Menteri PPPA melihat langsung ke salah satu perusahaan yang memfasilitasi daycare. Karena ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden pada Mei 2026 bahwa kita pastikan bahwa pelayanan khususnya daycare ini betul-betul sesuai dengan standar,” kata Dudung.
Dalam kunjungan itu, Dudung juga menyoroti upaya PT Omron Manufacturing Indonesia memberdayakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif sesuai Asta Cita keempat Presiden.
Hasil verifikasi terhadap dua model daycare tersebut akan menjadi bahan masukan bagi kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola layanan pengasuhan sementara anak serta memperluas penerapannya di Indonesia.
