Generasi.co, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah menaikkan tarif permohonan pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital layanan di Kementerian Hukum sekaligus menyesuaikan tarif yang tidak berubah selama satu dekade.
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Supratman mengatakan jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan relatif kecil, yakni sekitar 300 orang hingga saat ini. Karena itu, menurutnya, kenaikan tarif tidak akan berdampak terhadap masyarakat secara luas.
“Demikian pula halnya kenaikan tarif untuk pelepasan kewarganegaraan. Kira-kira permohonannya 300 sampai dengan saat ini, ada 300 orang. Jadi nggak ada pengaruhnya bagi masyarakat umum, dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan salah satu pertimbangan utama kenaikan tarif ialah kebutuhan pembiayaan sistem digital yang kini menjadi basis pelayanan di Kementerian Hukum. Menurutnya, seluruh layanan kementerian secara bertahap diarahkan menggunakan sistem digital yang memerlukan biaya pemeliharaan.
“Kenapa? Satu, kita kan membangun sistem. Kementerian Hukum sekarang bertransformasi menjadi kementerian dengan sistem digitalisasi, full digitalisasi. Alat ini harus dipelihara. Karena bukan hanya tergantung kepada satu layanan. Kita punya layanan 530 layanan publik yang harus dijaga,” ujarnya.
Supratman juga meminta masyarakat tidak menganggap kebijakan tersebut sebagai keputusan yang diambil secara mendadak. Ia menilai pemohon pelepasan kewarganegaraan pada umumnya memiliki kemampuan finansial sehingga penyesuaian tarif hampir tidak berdampak terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
“Karena itu saya berharap jangan dianggap ini sebuah keputusan yang tiba-tiba. Yang kedua bagi mereka yang mau melepaskan kewarganegaraannya, juga pasti orang yang punya kemampuan finansial. Dampaknya ke masyarakat bawah itu hampir tidak ada,” tuturnya.
