Jakarta, Generasi.co — Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) resmi mengambil langkah hukum tegas demi mengakhiri krisis kesejahteraan yang menjerat para akademisi di Tanah Air. Melalui rapat pengurus di Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (13/4/2026), ADI mengonsolidasikan tim ahli yang dipimpin oleh Prof. Dr. Faisal Santiago untuk melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Target utama dari manuver ini jelas: mendesak penetapan standar Upah Minimum Dosen (UMD) dengan besaran rasional minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).
Sebelumnya, pada 9 Maret 2026, ADI telah resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dan mengirimkan surat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 52 yang dinilai gagal memberikan kepastian hukum soal upah.
Realitas Kelam: Kualifikasi S2/S3, Gaji Setara Buruh Lepas
Ketua Umum ADI, Mohammed Ali Berawi, dan Sekretaris Jenderal Mohammad Nur Rianto Al Arif membeberkan fakta lapangan yang sangat memprihatinkan. Data ADI mengungkap bahwa hampir 50 persen dosen di Indonesia terpaksa bertahan hidup dengan gaji di bawah Rp3 juta per bulan.
Ironisnya lagi, di sejumlah perguruan tinggi swasta, tenaga pendidik dengan gelar magister hingga doktor ini dilaporkan hanya menerima bayaran antara Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tuntutan kualifikasi akademik yang tinggi serta beban kerja brutal yang rata-rata mencapai 56,7 jam per minggu.
“Ini bukan sekadar isu kesejahteraan, tetapi menyangkut martabat profesi dan masa depan pendidikan nasional,” tegas manajemen ADI menyoroti fenomena banyaknya dosen yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi menyambung hidup.
Pasal Karet dan Tuntutan UMD 2 Kali UMR
ADI mengkritik keras frasa “di atas kebutuhan hidup minimum” yang tertuang dalam UU Guru dan Dosen. Ketentuan tersebut dinilai sebagai pasal karet yang kabur, tak memiliki tolok ukur pasti, dan dimanfaatkan oleh institusi—terutama kampus swasta—untuk menekan gaji dosen semena-mena.
Sebagai solusi konkret, ADI menuntut MK untuk menafsirkan ulang pasal tersebut dan mendesak pemerintah agar menciptakan instrumen baru bernama Upah Minimum Dosen (UMD). Angka batas bawah yang diusulkan adalah mutlak dua kali lipat dari UMR di masing-masing wilayah.
Langkah ini diyakini menjadi satu-satunya jalan untuk memutus rantai eksploitasi dan ketimpangan penghasilan yang telah mendarah daging di sistem pendidikan tinggi Indonesia.
“Ini bukan hanya perjuangan ADI, tetapi perjuangan seluruh dosen Indonesia,” tutup pernyataan resmi tersebut.
