Generasi.co, Surabaya – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai penguasaan teknologi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kedaulatan dan nasionalisme Indonesia. Menurut dia, kemajuan teknologi harus ditopang sumber daya manusia yang mampu menguasai bidang tersebut.
“Kemajuan teknologi harus bertaut langsung dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh anak-anak bangsa yang terampil di bidang teknologi,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Muzani menyampaikan hal itu saat mengunjungi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, dia berdialog dengan rektor, jajaran pimpinan, guru besar, dan civitas akademika ITS mengenai kemajuan teknologi dan arah pembangunan nasional.
Menurut Muzani, perkembangan teknologi telah mengubah peta kekuatan militer dunia. Karena itu, dia mengapresiasi ITS yang membuka ruang dialog mengenai hubungan kemajuan teknologi dengan nasionalisme dan kedaulatan negara.
Muzani juga mendorong ITS memperkuat riset yang mendukung kedaulatan pangan nasional. Dia menilai inovasi di bidang pertanian dan peternakan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mendukung swasembada.
Salah satu yang didorong Muzani ialah riset pemupukan presisi agar penggunaan lahan lebih efisien dengan hasil panen maksimal. Dia juga mendorong penelitian formulasi pakan ternak untuk meningkatkan bobot hidup sapi sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada daging tanpa bergantung pada impor.
“Tadi telah dipaparkan bahwa ITS telah mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan membuat protoype traktor untuk lahan gambut atau rawa. Ini adalah sebuah inovasi,” ujar Muzani.
Selain teknologi dan riset, Muzani menyampaikan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dia mengatakan MPR telah menerima draf PPHN yang dirumuskan dalam satu dekade terakhir.
Muzani berharap PPHN dapat menjadi arah pembangunan jangka panjang yang melintasi pergantian presiden. Dengan demikian, kebijakan strategis seperti penguatan sumber daya manusia dan STEM dapat berkelanjutan.
“PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Maka dia berlaku tidak hanya periodesasi Presiden, tapi melintasi kepresidenan,” kata Muzani.
MPR, lanjut dia, belum menganggap draf tersebut sebagai produk final. MPR masih membuka masukan dari akademisi ITS dan seluruh elemen bangsa.
Muzani mengatakan MPR juga tengah mengkaji bentuk hukum yang tepat untuk menetapkan PPHN. Opsi yang dibahas antara lain melalui undang-undang, Ketetapan MPR, atau amandemen terbatas UUD 1945.
Dia menegaskan pembahasan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas sistem hukum nasional.
“Kita harus kuatkan negara kita baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan teknologi,” ujar Muzani.
