Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkap bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, turut menyinggung rencana amendemen UUD 1945. Isu tersebut hadir sekilas dalam percakapan mereka.
“Sempat disinggung sebentar. Tapi harus ada pembahasan. Ada persinggungan lagi sedikit,” ujar Muzani seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Muzani menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum masuk tahap detail dan masih berupa percakapan awal. “Iya, iya, sempat disinggung, tapi belum, belum, belum mendalam. Iya, kami diskusilah, sifatnya diskusi,” katanya.
Ia menyebut MPR akan menyiapkan pertemuan khusus dengan Presiden untuk membicarakan amendemen konstitusi secara lebih komprehensif. Pertemuan yang baru berlangsung di Istana, menurutnya, masih sebatas obrolan santai. “Ya, nanti kan MPR akan bertemu langsung dengan beliau secara secara resmi. Ini kan baru minum teh sore,” kata dia.
Dalam pernyataan sebelumnya, Muzani menegaskan bahwa MPR tidak menutup peluang amendemen UUD, namun juga tidak serta-merta membuka ruang perubahan terlalu luas. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga stabilitas konstitusi dan memberikan ruang bagi penyesuaian.
“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan UUD, kami tidak menutup diri dan menutup rapat-rapat atas perubahan itu. Meskipun di sisi lain, kami juga tidak membuka lebar-lebar atas keinginan terhadap perubahan UUD. UUD tidak boleh terlalu sering dilakukan perubahan, tapi UUD juga tidak boleh ditutup rapat untuk perubahan agar bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman,” kata Muzani saat membuka Seminar Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).
