Generasi.co, Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembatasan penyaluran Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, khususnya kelompok yang masuk desil 9 dan 10. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Komisi XII DPR RI, tetapi penerapannya diminta dilakukan bertahap dengan dukungan data sosial ekonomi dan kendaraan yang akurat.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menilai penataan penerima Pertalite diperlukan agar subsidi dan kompensasi energi lebih tepat sasaran. Menurut dia, anggaran negara di sektor energi harus lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah Menteri ESDM ini sudah tepat dan patut didukung. Anggaran negara untuk sektor energi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas,” ujar Jamaludin dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Jamaludin menilai masyarakat mampu, terutama pemilik kendaraan mewah, semestinya menggunakan BBM nonsubsidi. Pertalite yang mendapat dukungan pemerintah, kata dia, perlu diprioritaskan bagi masyarakat kecil, pekerja, pelaku UMKM, serta sektor produktif yang membutuhkan.
“Masyarakat mampu, terlebih pemilik kendaraan mewah, sudah semestinya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Jamaludin.
Rencana tersebut sebelumnya dibahas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah mempertimbangkan pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10.
Purbaya menegaskan pembatasan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan dan menguji sistem yang diperlukan sebelum kebijakan diterapkan secara bertahap.
“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang desil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah masih mempelajari sistem yang akan digunakan agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero), menurut dia, sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya.
Jamaludin meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan pembatasan. Menurut dia, data sosial ekonomi dan data kendaraan harus akurat serta terintegrasi untuk menentukan masyarakat yang masih berhak mengakses Pertalite.
Verifikasi juga dinilai penting agar pembatasan tidak menyasar masyarakat yang sebenarnya berhak menerima subsidi. Pemerintah, kata Jamaludin, perlu menyiapkan sosialisasi dan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data. Karena itu, verifikasi harus dilakukan secara cermat dan pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat,” kata Jamaludin.
Jamaludin juga mengapresiasi koordinasi Bahlil dan Purbaya dalam penataan subsidi energi. Komisi XII DPR RI, kata dia, akan mendukung dan mengawal kebijakan tersebut agar pelaksanaannya transparan dan berkeadilan.
Kebijakan itu juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan energi nasional.
KEYWORDS:
Pertalite, Purbaya Yudhi Sadewa, Bahlil Lahadalia, pembatasan subsidi, desil 9-10
