Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia. Rekening tersebut nantinya juga akan digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada warga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pemerintah membahas kepemilikan rekening masyarakat serta tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Penyiapan rekening akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut akan dipadankan dengan sistem yang terdapat di Bank Indonesia (BI), terutama untuk sistem pembayaran dan gateway sistem yang menggunakan QRIS.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan rekening yang disiapkan BRI dan BSI akan menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah. Namun, pemerintah belum merinci program yang nantinya disalurkan melalui rekening tersebut.
“Nah tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%.
Adapun tingkat literasi keuangan tercatat 69,57%. Airlangga menyebut angka tersebut relatif baik dibandingkan standar literasi keuangan negara-negara OECD yang berada pada level 63%.
“Sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%,” ujarnya.
