Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah mempercepat pengembangan sumber energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih berlangsung.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini memprioritaskan sejumlah agenda strategis di sektor energi. Salah satunya adalah percepatan program konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola industri serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun bahan bakar minyak (BBM).
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” kata Bahlil.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi pasokan energi nasional kepada Presiden. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tetap dipertahankan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ujarnya.
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk mempertahankan harga energi bersubsidi.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” katanya.
Terkait kondisi kelistrikan nasional, Bahlil membantah adanya kelangkaan batu bara yang dapat mengganggu pasokan listrik. Ia menegaskan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik masih dalam kondisi aman.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ujar Bahlil.
Pemerintah berharap penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat dapat menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
