Pemerintah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatra senilai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun hingga 2028. Dana tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan akan disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan persetujuan anggaran itu telah diterbitkan Presiden dan dibagi dalam tiga tahap pencairan.
“Presiden telah mengeluarkan arahan untuk menyetujui anggaran pemulihan pascabencana tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun yang pencairannya dibagi dalam tiga fase,” kata Tito di Jakarta, Kamis.
Pada tahap pertama tahun 2026, pemerintah akan menyalurkan Rp38,9 triliun. Tahap kedua pada 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahap ketiga pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Dana tersebut akan didistribusikan kepada 23 kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 10 lembaga pendukung lainnya.
Tito menjelaskan sebagian kementerian dan lembaga telah mengajukan permintaan pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Dari pengajuan tersebut, lima kementerian sudah menerima dana dan mulai melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai tugas masing-masing.
“Kementerian Keuangan sedang memproses permohonan dari kementerian lain. Kami meminta agar proses ini dapat dipercepat,” ujarnya.
Selain dana kementerian dan lembaga, pemerintah juga menyalurkan dana transfer daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana sesuai arahan Presiden Prabowo.
Rinciannya, Aceh menerima Rp1,6 triliun, Sumatera Barat Rp2,6 triliun, dan Sumatera Utara Rp6,1 triliun.
Tito menyebut anggaran tersebut diharapkan dapat dioptimalkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerusakan luas di sejumlah wilayah Sumatra.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar sejumlah pertemuan dengan kepala daerah untuk memastikan hambatan dalam proses rekonstruksi dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya, Tito menyebut progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra telah mencapai 97 persen untuk pembangunan hunian sementara serta perbaikan fasilitas umum.
