Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan refocusing penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengeluarkan sejumlah sekolah dari daftar penerima bantuan. Hingga Kamis (18/6/2026), tercatat 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa tidak lagi menjadi prioritas penerima program.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara, Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar anggaran MBG dapat difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan 39.352 siswa. Anggaran yang tadinya untuk itu akan difokuskan kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Sari di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut BGN, sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan sejumlah indikator yang menunjukkan para siswa dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, termasuk pertimbangan kondisi sosial ekonomi keluarga.
BGN menegaskan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan ke kelompok yang lebih rentan, seperti anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Agustina.
Ia menambahkan, proses pendataan masih terus berlangsung sehingga jumlah sekolah maupun siswa yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG masih berpotensi bertambah. Karena itu, pembaruan data terus dilakukan sebagai dasar penentuan kebijakan refocusing.
Sari menegaskan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses keluarga terhadap pemenuhan gizi.
“Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan refocusing penerima manfaat,” katanya.
Ia menekankan bahwa program MBG akan diarahkan secara lebih selektif agar benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi harian.
“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
BGN menilai langkah refocusing ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus efisiensi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran.
“Harapannya kami bisa memfokuskan penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” pungkasnya.
