Generasi.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah itu disebut sebagai upaya mengembalikan pelaksanaan program sesuai rancangan awal pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Kamis (2/7). Menurutnya, pelaksanaan program sempat berkembang di luar desain yang telah disiapkan.
“Terus yang koperasi (Merah Putih) mungkin juga sebentar lagi akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, desain awal program menetapkan kebutuhan pendanaan sebesar Rp240 triliun untuk pembangunan 80 ribu koperasi selama enam tahun. Skema pembiayaannya dilakukan melalui alokasi Rp40 triliun per tahun yang bersumber dari total dana desa sebesar Rp60 triliun setiap tahun.
“Dana Koperasi (Merah Putih) itu Rp240 triliun untuk 80 ribu koperasi. Itu untuk 6 tahun. Saya bayar Rp40 triliun setiap tahun. Desain awal seperti itu,” ujarnya.
Namun, dalam pelaksanaannya muncul sejumlah kebijakan yang, menurut Purbaya, tidak pernah menjadi bagian dari rancangan awal maupun diketahui Presiden.
“Ada beberapa orang yang over kreatif. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, yang sebetulnya enggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling enggak saya. Itu akan dikendalikan,” tegasnya.
Seiring perubahan strategi pemerintah, target Kopdes Merah Putih yang mulai beroperasi pada tahun ini juga diturunkan dari semula 80 ribu unit menjadi 40 ribu unit.
Program tersebut belakangan turut menjadi sorotan warganet karena sejumlah gedung koperasi dinilai dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman dan kurang strategis.
Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan jumlah lokasi yang dipersoalkan sangat kecil dibandingkan keseluruhan pembangunan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
“Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin enggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media,” ujar Ferry dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).
Ferry menegaskan penentuan lokasi pembangunan koperasi tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Menurutnya, setiap lokasi telah ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat desa bersama kepala desa setempat.
