Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan nominasi Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) 2026 merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam isu hak asasi manusia.
Indonesia dinominasikan secara resmi oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dan akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, akan menjalankan mandat tersebut sepanjang 2026.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” kata Sugiono melalui unggahan di akun Instagram resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (24/12/2025).
Sugiono menegaskan Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang, serta menjunjung tinggi prinsip dialog dan kerja sama multilateral.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujarnya.
Menurut Sugiono, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai forum internasional. Ia menilai pendekatan Indonesia yang mengedepankan dialog dan jembatan kepentingan (bridge builder) menjadi faktor penting dalam memperoleh dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik.
Indonesia saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Nominasi presidensi tersebut sejalan dengan mekanisme rotasi kawasan, di mana Asia-Pacific Group mendapat giliran memegang kepemimpinan Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026.
Sugiono menambahkan, kepemimpinan Indonesia pada 2026 memiliki makna khusus karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berorientasi pada kerja sama.
“Indonesia akan menggunakan momentum ini untuk memperkuat peran Dewan HAM PBB sebagai forum dialog yang adil dan kredibel dalam menghadapi tantangan HAM global,” ujar Sugiono.
Pemerintah menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global.
