Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera sejak pekan lalu memunculkan situasi darurat baru: sejumlah kepala daerah secara terbuka menyatakan tidak mampu menangani bencana di wilayah mereka.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat dipahami, mengingat jaringan jalan terputus, logistik terhambat, dan kemampuan daerah tidak sebanding dengan skala kerusakan yang terjadi.
“Tiga bupati menyampaikan bahwa mereka tidak mampu. Dan itu wajar, karena mereka menghadapi situasi yang paling sulit,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Akses Darat Putus, Daerah Terisolasi Total
Menurut Tito, pernyataan para bupati itu muncul karena jalur darat ke beberapa wilayah Aceh benar-benar lumpuh. Banyak desa terisolasi, jalan nasional patah, jembatan hanyut, dan alat berat tak bisa masuk.
“Bagaimana mungkin Pemda Aceh Tengah bisa mengerahkan alat berat kalau jalan menuju ke sana saja pecah, patah, longsor, dan terkunci dari dua arah? Dari utara tidak bisa, dari selatan juga tidak bisa,” jelasnya.
Kerusakan infrastruktur membuat distribusi makanan hampir mustahil dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
Bupati yang Menyatakan Tak Mampu
Pemerintah pusat menerima laporan dari tiga kepala daerah yang mengakui keterbatasan mereka dalam menangani banjir besar ini:
- Bupati Aceh Timur — Iskandar Usman Al-Farlaky
- Bupati Aceh Selatan — Mirwan MS
- Bupati Aceh Tengah — Haili Yoga
Ketiganya mengirimkan laporan resmi tentang keterbatasan logistik, minimnya akses ke lokasi terdampak, serta terputusnya jalur distribusi.
Pangan Menipis, Daerah Bergantung pada Pesawat Bantuan
Salah satu masalah paling mendesak adalah berkurangnya suplai pangan. Tito menjelaskan bahwa Aceh harus bergantung pada bantuan udara karena tidak ada jalur darat yang bisa dilalui.
“Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Mereka tidak punya pesawat, sehingga otomatis harus minta bantuan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” katanya.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Dropping Logistik
Setelah menerima laporan dari para bupati, Pemerintah Pusat memutuskan untuk mengambil alih penuh distribusi bantuan.
“Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito.
Langkah ini mencakup pengiriman bahan makanan pokok, air bersih, tenda, selimut, obat-obatan, serta peralatan darurat lainnya.
Pemerintah Tetap Bantu Meski Daerah ‘Menyerah’
Tito menyebut pengakuan “tidak mampu” bukan bentuk menyerah, tetapi laporan realistis dari lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap bekerja, baik daerah menyatakan siap maupun tidak.
“Pemerintah pusat, mau dia bilang mampu atau tidak mampu, pasti bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama,” ujarnya.
Korban Meninggal Tembus 442 Jiwa
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan korban sangat besar:
- 442 orang meninggal dunia
- 402 orang hilang
- 646 orang luka-luka
Korban meninggal terbesar berada di Sumatera Utara (217 orang), disusul Sumatera Barat (129 orang), dan Aceh (96 orang).
Sementara korban hilang:
- Sumatera Utara: 209 orang
- Sumatera Barat: 118 orang
- Aceh: 75 orang
Tantangan Berat: Infrastruktur Hancur dan Cuaca Ekstrem
Selain sulitnya akses, cuaca ekstrem dan medan yang rusak parah membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan berjalan lambat. Dalam banyak kasus, satu-satunya cara masuk ke beberapa desa hanyalah menggunakan helikopter.
