Jakarta, Generasi.co — Kerja sama energi antara Indonesia dan Federasi Rusia dipastikan tidak berhenti pada urusan jual-beli pasokan minyak mentah semata. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan bahwa pemerintah telah membuka pintu lebar-lebar bagi Moskow untuk menanamkan modal besar dalam pembangunan infrastruktur energi vital di Tanah Air.
Pernyataan strategis ini disampaikan Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026), sebagai tindak lanjut langsung dari hasil lobi tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026) lalu.
“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” tegas Bahlil kepada awak media.
Sasar Kilang dan Storage Minyak Jangka Panjang
Bahlil merinci bahwa radar investasi Rusia saat ini difokuskan pada proyek-proyek bernilai strategis tinggi, utamanya fasilitas pengilangan (kilang) dan penyimpanan (storage) minyak. Skema yang tengah diracik melibatkan kesepakatan jangka panjang, baik melalui jalur antarpemerintah (Government to Government/G2G) maupun antar-pelaku usaha (Business to Business/B2B).
Meskipun lampu hijau telah diberikan, Bahlil mengakui bahwa kesepakatan investasi jumbo ini belum sepenuhnya diketuk palu.
“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” ungkap mantan Kepala BKPM tersebut.
Prinsip ‘Ekonomi Bebas Aktif’, Belanja Tanpa Dikte Asing
Langkah pemerintah membuka keran investasi dari Rusia di tengah dinamika geopolitik yang memanas menjadi bukti nyata penerapan politik luar negeri yang independen. Bahlil menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih mengusung prinsip “ekonomi bebas aktif”.
Artinya, Indonesia tidak akan tunduk pada dikte pihak mana pun dan bebas menjalin kemitraan ekonomi dengan negara mana saja demi kepentingan kedaulatan energi nasional.
“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita ajak kerja sama,” pungkas Bahlil.
Melalui manuver taktis ini, Indonesia tidak hanya sekadar mengamankan pasokan energi untuk hari ini, tetapi tengah membangun fondasi keras infrastruktur untuk kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
