Otoritas Sudan menyatakan jumlah korban tewas setelah penguasaan kota El-Fasher oleh paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah membengkak menjadi angka yang mengejutkan, lebih dari dua ribu jiwa. Pernyataan ini menegaskan apa yang sejak lama ditakutkan para pengamat, gelombang pembunuhan massal dan pembersihan etnis di jantung Darfur.
Pernyataan pemerintah itu muncul setelah laporan medis lapangan, citra satelit dan kesaksian pengungsi menunjukkan pola pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, serta serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit dan masjid.
Di konferensi pers yang diadakan di Port Sudan pada 29 Oktober, pejabat kemanusiaan pemerintah, termasuk wakil komisioner bidang bantuan kemanusiaan, menuduh RSF bertanggung jawab atas “pembunuhan lebih dari 2.000 warga sipil” sejak pasukan itu memasuki El-Fasher beberapa hari sebelumnya.
Pernyataan tersebut menuduh adanya eksekusi terhadap pasien di rumah sakit, pengejaran warga yang melarikan diri, dan pelecehan seksual terhadap korban, gambaran yang apabila dibenarkan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Al Jazeera melaporkan, bukti awal yang dikumpulkan peneliti independen memperkuat kecurigaan tentang skala kejahatan. Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Yale dan tim observasi lain melaporkan adanya bukti citra satelit yang menunjukkan kelompok benda di tanah konsisten dengan jenazah dan daerah-daerah pendarahan luas, serta korelasi lokasi dengan situs yang dilaporkan mengalami eksekusi massal, termasuk area sekitar rumah sakit Saudi dan bekas Rumah Sakit Anak di bagian timur kota. Para dokter dan relawan di lapangan juga melaporkan praktik “rumah ke rumah” yang berujung pada pembunuhan warga sipil tak bersenjata.
Pemerintah Sudan, yang mayoritas institusinya berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata, menggambarkan pengunduran diri pasukan tentara dari beberapa posisi sebagai langkah untuk menghindari “pembunuhan sistematis” lebih lanjut. Namun pengakuan resmi atas skala korban menempatkan negara itu dalam posisi gawat: bukti dan pengakuan internal kini mengundang tekanan internasional agar ada penyelidikan independen dan langkah akuntabilitas.
Sekjen PBB dan pengamat hak asasi telah mendesak penyelidikan cepat karena ada “laporan kredibel mengenai pembunuhan massal dan eksekusi ringkas” yang bisa memenuhi ambang pelanggaran paling serius.
Sementara itu RSF, yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, merebut kendali El-Fasher setelah pengepungan panjang. Kelompok itu, yang memiliki akar pada pasukan Janjaweed dan didukung oleh jaringan yang lebih luas, dalam beberapa pernyataan resmi menegaskan operasi militer terhadap apa yang mereka sebut “elemen musuh” dan “negara musuh lokal”; tetapi klaim semacam itu tidak menyingkirkan bukti pola serangan terhadap penduduk sipil dan kelompok etnis tertentu yang telah lama dikhawatirkan sebagai pembersihan etnis.
Banyak organisasi hak asasi menilai bahwa narasi militer-paralel semacam itu sering dipakai untuk membenarkan tindakan keras yang menargetkan warga sipil.
Reaksi internasional cepat dan keras. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat di mana pejabat tinggi PBB memperingatkan “eskalasi mengerikan” dan menuntut agar semua pasukan menghentikan serangan terhadap warga sipil serta membuka akses kemanusiaan. Negara-negara tetangga dan anggota Liga Arab menyatakan keprihatinan mendalam; beberapa pihak menuduh adanya aliran senjata eksternal yang memungkinkan RSF untuk melakukan operasi berskala besar. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan bahwa jutaan yang bergantung pada bantuan kini menghadapi kekurangan kritis karena akses yang terputus dan gelombang pengungsian masif.
Bagaimana otoritas Sudan membenarkan angka tersebut — dan apa implikasinya? Dengan secara terbuka menyatakan angka kematian yang sedemikian besar, pemerintahan yang berafiliasi dengan militer memberikan pengakuan formal terhadap kalianan kemanusiaan yang parah; tetapi pada saat yang sama, keduanya menimpakan tanggung jawab pada RSF. Ini menciptakan dilema ganda: tuntutan pelindungan hak asasi dan pencarian akuntabilitas harus dilakukan cepat, namun perang pengaruh politik dan militer membuat upaya pengumpulan bukti independen menjadi sulit. Ahli hukum internasional mengatakan bahwa klaim pembunuhan masal dan bukti awal dapat memenuhi syarat investigasi untuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan — dan menuntut mekanisme pengadilan yang dapat dipercaya.
Untuk warga El-Fasher dan ratusan ribu pengungsi yang menyerbu ke kota-kota tetangga, kata-kata para pemimpin menawarkan sedikit penghiburan. Ketua jaringan dokter Sudan menyebut peristiwa itu “sebuah genosida yang sedang berlangsung” — peringatan yang menuntut respons yang jauh lebih tegas dari komunitas internasional daripada sekadar kecaman. Pengungkapan resmi otoritas tentang jumlah korban menambah urgensi: korban tidak lagi sekadar laporan lapangan yang sulit diverifikasi, melainkan fakta yang dikonfirmasi pada level pemerintahan.
