Presiden Prabowo Subianto menjamin alokasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia tetap menjadi hak Papua dan meminta para kepala daerah di Tanah Papua membahas pembagian jatah saham serta dividen tersebut, seiring rencana pemerintah menambah kepemilikan saham Freeport.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan para pemimpin daerah Papua di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Presiden menekankan agar pembahasan dilakukan secara bersama oleh para gubernur Papua dan difasilitasi pemerintah pusat.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, mengatakan Presiden secara khusus meminta agar skema 10 persen saham Freeport yang menjadi hak orang asli Papua dibicarakan secara matang.
“Ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran,” kata Velix usai menerima pengarahan.
Velix menyebut pembicaraan tersebut akan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyatakan seluruh gubernur di Papua sepakat melakukan pembahasan internal terkait pembagian saham dan dividen Freeport. Menurutnya, hasil dari kepemilikan saham tersebut harus dirasakan oleh seluruh provinsi di Tanah Papua.
“Divestasi kami akan membicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua,” ujar Mathius.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan segera dilakukan, termasuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait divestasi Papua.
Sebagai informasi, sejak divestasi besar pada 2018, Indonesia menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui BUMN. Dari porsi tersebut, pemerintah telah menyepakati alokasi 10 persen saham untuk pemerintah daerah Papua melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Kala itu, pembagian dilakukan dengan rincian 7 persen saham untuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua.
Rencana pembahasan ulang ini muncul di tengah langkah pemerintah untuk menambah kepemilikan saham Freeport sekitar 12 persen, yang berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan serta pembagian dividen ke depan.
