Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara penuh dalam penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait bekerja maksimal serta berkelanjutan hingga kondisi masyarakat terdampak benar-benar pulih.
Arahan tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (26/12/2025). Pemerintah, kata Pratikno, tidak ingin penanganan bencana berhenti pada fase tanggap darurat semata.
“Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk terus bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan pendekatan pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak.
Pratikno menjelaskan, Presiden menaruh perhatian besar pada keselamatan warga, pemulihan infrastruktur dasar, serta keberlangsungan penghidupan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor diminta berjalan cepat, solid, dan responsif di lapangan.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Fokus penanganan diarahkan pada evakuasi warga terdampak, pemenuhan kebutuhan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan akses jalan, listrik, dan air bersih.
Selain penanganan fisik, aspek psikososial juga menjadi perhatian pemerintah. Pendampingan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan diminta terus dilakukan agar mereka mampu melewati masa pemulihan pascabencana dengan lebih baik.
Di wilayah terdampak, termasuk Aceh dan daerah lainnya, dapur umum, pos kesehatan, serta lokasi pengungsian terus diperkuat. Pemerintah juga mendorong percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penyaluran bantuan serta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menegaskan Presiden tidak menginginkan adanya tumpang tindih kebijakan di lapangan. Seluruh langkah penanganan harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari fase darurat hingga rekonstruksi, agar bantuan tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat menghadapi bencana sendirian. Negara harus hadir dari awal hingga akhir proses pemulihan,” kata Pratikno.
