Jenewa, Generasi.co — Di tengah konstelasi geopolitik global yang kian terpolarisasi dan berbahaya, Indonesia tampil membunyikan alarm peringatan keras di panggung dunia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap pelucutan senjata multilateral tidak bisa ditawar lagi. Hal ini mutlak menjadi pilar utama penjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.
“Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan,” tegas Sugiono saat berpidato di Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Menlu menyoroti bahwa situasi dunia saat ini jauh lebih tidak pasti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak negara kini memilih berlindung di balik pendekatan defensif, yang pada akhirnya memberikan tekanan luar biasa terhadap hukum internasional dan muruahnya lembaga-lembaga multilateral.
Ancaman 12.000 Hulu Ledak dan Runtuhnya Kesepakatan Nuklir
Lebih jauh, Sugiono membeberkan fakta mengerikan bahwa lanskap pelucutan senjata global saat ini bukan sekadar jalan di tempat, melainkan mengalami kemunduran yang sangat fatal.
“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan,” paparnya.
Salah satu titik kritis yang disorot tajam oleh Menlu adalah berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)—sebuah benteng perjanjian terakhir yang membatasi senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia.
Berakhirnya pakta antara dua raksasa pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia ini memicu kekhawatiran global. “Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka,” tambah Sugiono.
Teror Baru: AI, Siber, dan Senjata Antariksa
Selain senjata konvensional dan nuklir, ancaman eksistensial bagi umat manusia kini merambah ke dimensi teknologi. Menlu Sugiono memperingatkan bahwa kemajuan pesat di bidang Kecerdasan Buatan (AI), kapabilitas serangan siber, hingga militerisasi ruang angkasa membawa risiko eskalasi konflik yang sangat tinggi.
Celakanya, perkembangan teknologi mematikan tersebut belum dibarengi dengan regulasi pengaman (safeguards) internasional yang jelas. “Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini,” tuntutnya.
Sejarah Baru: Kepemimpinan RI di Dewan HAM PBB
Momentum Sidang ke-61 ini sekaligus menorehkan tinta emas bagi diplomasi Tanah Air. Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia bertindak sebagai pimpinan sidang.
Amanat presidensi ini diemban langsung oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, dalam rangkaian sidang yang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Selama memegang tampuk kepemimpinan, Indonesia mengusung misi “Kepresidenan Untuk Semua” dengan membawa sejumlah isu tematis prioritas, di antaranya:
- Pencegahan praktik sunat perempuan (Female Genital Mutilation).
- Promosi budaya perdamaian dunia.
- Pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.
- Perlindungan hak anak secara global.
