Jakarta, Generasi.co — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, Selasa (12/5/2026). Meski vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa (15 tahun), hakim membeberkan sejumlah alasan krusial mengapa Ibam dinyatakan bersalah dalam skandal korupsi Chromebook.
Berikut adalah poin-poin utama pertimbangan hakim yang memberatkan Ibam:
1. Terbukti Menguntungkan Google LLC sebagai Produk Tunggal
Hakim menyatakan bahwa Ibam berperan dalam mengarahkan pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) dari Google sebagai produk tunggal.
Langkah ini dinilai secara objektif menguntungkan korporasi raksasa Google LLC beserta jaringan prinsipal dan distributor lokalnya. Hakim menyimpulkan adanya “kehendak dan pengetahuan” dari Ibam untuk memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu melalui skema pengadaan tunggal tersebut.
2. Memiliki Akses Strategis ke “Mas Menteri”
Walaupun status hukum Ibam bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat negara, hakim menilai secara faktual Ibam menempati posisi yang sangat kuat.
- Akses Langsung: Ibam terbukti memiliki akses langsung kepada Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) dan para Staf Khusus Menteri.
- Pengaruh Kebijakan: Posisi strategis ini membuat masukan teknis dari Ibam memiliki pengaruh besar terhadap keputusan struktural di Kemendikbudristek terkait digitalisasi pendidikan.
3. Gaji Fantastis dan Konflik Kepentingan
Salah satu fakta persidangan yang disoroti hakim adalah penghasilan Ibam. Diketahui, Ibam menerima gaji sebesar Rp163 juta per bulan dari sumber non-pemerintah.
Hakim menilai hal ini menciptakan dimensi konflik kepentingan yang nyata. Secara doktrinal, seseorang yang menjalankan fungsi pemerintahan namun menerima imbalan dari pihak swasta dianggap melanggar prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
“Seseorang yang bekerja dan menerima imbalan dari sumber non-pemerintah namun menjalankan fungsi pemerintahan justru menambah dimensi konflik kepentingan,” tegas Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah.
4. Penuhi Unsur Pasal 3 UU Tipikor
Atas rangkaian perbuatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Ibam telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara.
Vonis Jauh di Bawah Tuntutan dan Adanya Perpecahan Hakim
Meski dinyatakan bersalah, vonis 4 tahun ini memicu sorotan karena terpaut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Ibam dihukum 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp16,92 miliar.
Rendahnya vonis ini juga dipengaruhi oleh adanya Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) dari dua hakim anggota, Eryusman dan Andi Saputra. Dalam argumennya, kedua hakim ini menilai:
- Ibam tidak memiliki niat jahat (mens rea).
- Ibam hanya bertindak sebagai konsultan tanpa kewenangan mengambil keputusan.
- Ibam justru pernah mengingatkan Nadiem Makarim soal kelemahan Chromebook yang sangat bergantung pada internet.
Sidang yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB ini sempat tertunda hingga pukul 16.00 WIB karena kepadatan agenda sidang di PN Jakarta Pusat. Ibam yang hadir didampingi istrinya tampak tenang mendengarkan pembacaan putusan tersebut.
