Jakarta, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyampaikan pidato kenegaraan yang menggetarkan ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa arah pembangunan nasional harus berpijak kokoh pada Mazhab Ekonomi Pancasila—sebuah sistem ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan menjunjung tinggi persatuan nasional.
Presiden Prabowo menolak keras model pembangunan yang hanya berorientasi pada segelintir kelompok elite atau wilayah tertentu. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir sebagai penyeimbang yang memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucap Presiden dengan tegas.
Birokrasi Kuat dan Kesejahteraan Aparatur Negara
Untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, Presiden menyoroti krusialnya peran birokrasi dan kepastian hukum. Menurutnya, tidak ada satu pun negara maju di dunia yang memiliki aparatur pemerintah yang lemah. Pemerintah dituntut untuk unggul dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung pihak swasta dalam menciptakan lapangan kerja.
Sebagai langkah konkret penguatan institusi negara agar bersih, profesional, dan bebas dari korupsi, Prabowo membeberkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkapnya. Peningkatan kesejahteraan ini dibarengi dengan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menyapu bersih praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
Pemberdayaan Desa via Koperasi Merah Putih
Dalam rangka memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan (ekonomi grassroots), pemerintah tengah mengebut ekspansi Koperasi Merah Putih di berbagai penjuru daerah. Koperasi ini diproyeksikan menjadi motor utama penggerak roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
Presiden memaparkan target agresif operasional koperasi tersebut:
- Saat ini: Telah beroperasi sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih.
- Agustus 2026: Ditargetkan mencapai minimal 20.000 koperasi.
- Akhir 2026: Harus menembus angka di atas 60.000 koperasi yang beroperasi penuh.
Revolusi Energi: 100 GW Tenaga Surya & Kendaraan Listrik
Lebih lanjut, implementasi Ekonomi Pancasila juga menyentuh aspek kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menguras devisa negara.
Langkah strategis yang disiapkan pemerintah meliputi:
- Membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
- Mempercepat program konversi massal dari motor dan mobil berbahan bakar bensin (BBM) beralih ke kendaraan listrik (EV).
“Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” pungkas Presiden.
Melalui gebrakan-gebrakan ini, Prabowo membuktikan bahwa Mazhab Ekonomi Pancasila bukanlah sekadar jargon atau teori di atas kertas, melainkan wujud nyata strategi bernegara untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
