Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudarti Deyang memutuskan tidak lagi mengejar target 82 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. BGN kini memprioritaskan perbaikan kualitas program sekaligus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal yang dilakukan setelah Nanik ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang tersandung kasus korupsi dan ditahan Kejaksaan Agung.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden, tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama pembenahan lembaga. Saat ini anggaran BGN telah turun menjadi Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.
Meski demikian, ia memastikan langkah penghematan tidak akan mengurangi kelompok sasaran penerima manfaat program MBG.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing penerima manfaat. Selain itu, BGN juga memberlakukan moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
BGN juga akan membenahi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan dan tata kelola. Pembenahan mencakup perbaikan fasilitas hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend,” tegas Nanik.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN menyiapkan skema pelaksanaan yang lebih fleksibel agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik mengatakan pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan, terutama di daerah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit. Sebagai alternatif, program MBG dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah.
“Karena 3T ini ada yang siswanya hanya 200 orang, 81 orang, bahkan 47 orang. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” ujarnya.
Selain menekan biaya pembangunan, BGN juga mulai membuka sumber pendanaan alternatif di luar APBN. Pendanaan tersebut antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN maupun swasta yang beroperasi di daerah terpencil, serta hibah dari negara lain dan lembaga sosial.
“Dulu seluruhnya menggunakan anggaran negara. Sekarang kami mencoba alternatif lain seperti CSR BUMN, hibah dari negara lain, hingga yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” kata Nanik.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas layanan tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.
