Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pelemahan nilai tukar rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia dibanding dampak konflik di Timur Tengah.
Menurut Chatib, sekitar 23 persen pergerakan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia, indikator yang mencerminkan persepsi investor terhadap risiko gagal bayar suatu negara.
“Kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik, ada enggak impact-nya terhadap rupiah? Saya coba lakukan ini, hasilnya cukup menarik. Karena 23 persen dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS,” kata Menkeu era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah lebih erat kaitannya dengan persoalan kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.
“Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk,” ujarnya.
Chatib menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah terutama disebabkan oleh konflik yang melibatkan Iran dan Israel. Menurut dia, jika perang menjadi faktor utama, negara-negara lain juga akan mengalami tekanan serupa dengan tingkat yang sebanding.
“Kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that’s not true. Kenapa, karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi depresiasinya tidak sedalam Indonesia,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa tren kenaikan CDS Indonesia sudah terjadi sebelum ketegangan terbaru di Timur Tengah meningkat.
“CDS itu mulai memburuk sebelum perang. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that’s not true,” tegasnya.
Chatib menjelaskan CDS merupakan premi risiko yang dibayar investor untuk mengasuransikan surat utang suatu negara dari kemungkinan gagal bayar. Karena itu, kenaikan CDS biasanya dipandang sebagai sinyal meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kesehatan fiskal suatu negara.
Menurut dia, investor saat ini mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran dan kredibilitas fiskal di tengah berbagai program belanja besar yang sedang dijalankan.
Di sisi lain, perlambatan penerimaan negara berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah apabila kebutuhan belanja tetap tinggi.
“Tadi saya katakan ada kemungkinan tax revenue-nya akan slowdown di quarter 3 dan 4. Mau enggak mau, spending-nya enggak akan setinggi sekarang,” ujar Chatib.
Ia mengingatkan bahwa jika belanja negara tidak disesuaikan dengan kondisi penerimaan, defisit anggaran berpotensi melewati batas yang menjadi perhatian pelaku pasar.
“Kalau enggak, budget deficit-nya akan lebih dari 3 persen. Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari investor,” katanya.
