PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tudingan yang mengaitkan partai tersebut dengan gerakan mahasiswa yang mengkritik pemerintah dan menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk aksi yang melibatkan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Sejumlah petinggi PDIP menilai tuduhan yang dilontarkan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bersatu tidak berdasar dan justru mengalihkan perhatian dari substansi kritik yang disampaikan mahasiswa.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan kritik terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan data dan kebijakan, bukan dengan melabeli pengkritik sebagai bagian dari kelompok politik tertentu.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).
Menurut Ganjar, dalam demokrasi setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” ujarnya.
Ganjar menegaskan hak warga untuk mengkritik tidak hilang hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” katanya.
Tudingan terhadap PDIP sebelumnya disampaikan perwakilan BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).
Rahmat menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI. Ia menyebut mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni yang memiliki hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Selain itu, Rahmat menyinggung kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi serta rencana kehadiran Tiyo dalam sebuah forum dialog yang juga menghadirkan Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan partainya tidak pernah menggerakkan maupun mengorganisasi aksi mahasiswa.
“Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Said juga menilai tidak masuk akal jika hubungan kekeluargaan seseorang kemudian dijadikan dasar untuk mengaitkan aksi mahasiswa dengan PDIP.
“Kalau dia ada besanan, ada famili, itu kan bukan soal. Kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali,” ujarnya.
Ia menegaskan PDIP tidak pernah menggunakan cara-cara semacam itu untuk memobilisasi demonstrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki independensi dan tidak bisa diperintah untuk turun ke jalan.
“Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah terlibat dengan cara-cara yang seperti itu,” kata Said.
Bantahan serupa disampaikan politikus PDIP Guntur Romli. Ia menilai tuduhan yang menghubungkan aksi mahasiswa dengan partainya dibangun melalui logika yang dipaksakan.
“Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode ‘cocokologi’ yang sangat dipaksakan,” ujar Guntur.
Menurutnya, menghubungkan kepemilikan kendaraan, hubungan keluarga, hingga relasi besan untuk menyimpulkan adanya keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa merupakan bentuk sesat pikir.
Guntur menegaskan PDIP tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi mahasiswa terkait penolakan terhadap program MBG. Ia juga menyatakan partainya tidak pernah menugaskan kader maupun pengurus untuk terlibat dalam teknis gerakan tersebut.
“Mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah, termasuk program MBG, tanpa harus dicap sebagai alat politik pihak tertentu,” katanya.
Ia pun meminta BEM Bersatu menghentikan penyebaran narasi yang dinilai spekulatif dan tidak didukung data yang valid.
