Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp400 miliar untuk mempercepat target swasembada bawang putih dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang saat ini masih memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun ini sebagai fondasi pengembangan lahan tanam hingga mencapai 100.000 hektare.
“Keinginan Presiden adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada,” ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).
Menurut Sudaryono, target swasembada bawang putih lebih realistis dibandingkan swasembada beras karena kebutuhan lahannya relatif lebih kecil. Namun, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan lahan atau minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar yang sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan tanam bawang putih mencapai sekitar 100.000 hektare untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengembangan pembibitan akan difokuskan di sejumlah sentra produksi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.
“Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal,” kata Sudaryono.
Pemerintah menilai Indonesia tidak dapat mengandalkan bibit impor untuk memenuhi kebutuhan penanaman dalam skala besar. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga harus melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat domestik.
Karena itu, Kementerian Pertanian memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam skema tersebut, petani menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru.
Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sedangkan sisanya dapat dijual secara bebas.
“Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai Rp75 juta.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, kebutuhan anggaran program pembibitan seluas 5.000 hektare mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.
Program tersebut mulai dijalankan tahun ini. Selain dukungan APBN untuk 5.000 hektare, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta guna mengembangkan pembibitan hingga 20.000 hektare.
“Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare,” kata Sudaryono.
Pemerintah memperkirakan hasil program itu mulai terlihat dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Pada periode tersebut, impor bawang putih diharapkan menurun secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.
“Kita harapkan dalam 3-4 tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada,” ujarnya.
Upaya mengejar swasembada dilakukan di tengah ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar negeri meski tren impor menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor bawang putih mencapai 602.745 ton pada 2021, kemudian turun menjadi 566.175 ton pada 2022. Angka tersebut kembali menurun menjadi 564.027 ton pada 2023 dan 555.886 ton pada 2024.
Penurunan terbesar terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih menyusut menjadi 450.339 ton atau turun sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, China masih menjadi pemasok utama bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.
