Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa transformasi transportasi hijau dan cerdas harus berlandaskan amanat konstitusi, yakni melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menilai pembangunan sektor transportasi tidak boleh semata berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan harus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam Diskusi Publik bertajuk “Green and Smart Transportation: Inovasi Industri Transportasi Nasional untuk Keberlanjutan Masa Depan” yang digelar pada Rabu (17/6/2026) dan dihadiri akademisi, pelaku industri, komunitas transportasi, serta pemangku kepentingan sektor terkait.
Dalam sambutannya, Ibas menekankan bahwa arah pembangunan nasional harus tetap berpijak pada tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, termasuk implementasi Pasal 33 yang menurutnya harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Konstitusi kita sudah sangat jelas. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Ibas.
Ia menambahkan, kemajuan teknologi tidak cukup diukur dari kecanggihannya, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, transformasi digital harus menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ibas juga menyoroti tren global yang mengarah pada pembangunan kota cerdas, transportasi rendah emisi, dan kebijakan netralitas karbon. Ia menyebut negara-negara maju telah menempatkan sektor transportasi sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Indonesia disebut tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi dan transisi energi, namun juga dibayangi persoalan kemacetan perkotaan, tingginya emisi transportasi, serta kesenjangan infrastruktur antarwilayah.
“Indonesia merupakan salah satu pengguna energi terbesar di kawasan. Kita juga menghadapi tantangan emisi yang terus meningkat serta kesenjangan infrastruktur di berbagai daerah,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong adanya peta jalan atau roadmap yang lebih terintegrasi dalam pengembangan transportasi hijau nasional, termasuk kebijakan insentif yang tepat sasaran serta penguatan sistem transportasi berbasis teknologi.
Ibas turut menyinggung perlunya integrasi data transportasi nasional, penguatan Intelligent Transportation System (ITS), pemanfaatan Internet of Things (IoT), hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen lalu lintas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut dapat mempercepat terwujudnya smart mobility jika diintegrasikan dengan lembaga terkait.
Dalam forum itu, ia juga mengingatkan kembali pendekatan pembangunan pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung prinsip pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment.
“Pertumbuhannya harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan tetap menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” katanya.
Ibas menilai arah pembangunan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto Prabowo Subianto juga memiliki semangat yang sejalan, terutama dalam hal kedaulatan energi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur strategis, dan keadilan ekonomi.
Menutup paparannya, Ibas mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen inovasi.
“Apakah Indonesia sudah memiliki arsitektur besar transportasi hijau nasional? Bagaimana memastikan transisi kendaraan listrik berjalan adil? Dan bagaimana Indonesia menjadi produsen inovasi, bukan sekadar konsumen?” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber turut menyoroti pentingnya integrasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta penguatan transportasi publik. Akademisi Prof. Suhono menegaskan bahwa smart nation harus dimulai dari smart city dengan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.
Pelaku industri juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, regulasi yang konsisten, serta dukungan pembiayaan agar ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang. Selain itu, penguatan industri dalam negeri dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku.
Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, termasuk Kapoksi Komisi V DPR RI Lokot Nasution dan Kapoksi Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo, turut menekankan perlunya integrasi energi dan transportasi, percepatan energi terbarukan, hilirisasi nikel dan baterai, serta kepastian regulasi.
Ibas berharap diskusi tersebut tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem transportasi hijau nasional yang berkelanjutan.
